JAKARTA – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia. UMKM mendominasi 99.9% kegiatan usaha dan diperkirakan menyumbang lapangan kerja bagi 97% angkatan kerja (BPS 2018).
Untuk itu, pemberdayaan UMKM harus menjadi perhatian utama untuk mendorong menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang banyak mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM.
Caranya, memampukan UMKM memanfaatkan pasar digital dengan mempermudah akses terhadap bahan baku dan pasar baik secara lokal maupun global. The Asia Foundation dengan dukungan dari Google.org tengah mengembangkan ”Go Digital
ASEAN” yang dilaksanakan di semua negara ASEAN.
“Program yang juga menjadi agenda the ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME) ini didesain untuk memberi keterampilan memanfaatkan teknologi digital bagi 200,000 orang di semua negara ASEAN,” demikian Sandra Hamid, Country Representative The Asia Foundation.
“Selain UMKM, program diberikan kepada angkatan muda yang belum bekerja, terutama di wilayah pedesaan dan tertinggal. Dan, secara khusus, menyasar kelompok marginal: perempuan
dan penyandang disabilitas.”
Ryan Rahardjo, Head of Public Affairs Southeast Asia, Google Asia Pacific, menjelaskan bahwa tidak mudah bagi UMKM terutama di wilayah pedesaan dan tertinggal bisa memanfaatkan perkembangan ekonomi digital.
“Mereka perlu dibantu dan dilatih untuk menggunakan gawai dan berbagai aplikasi yang ada untuk menjalankan bisnis mereka terutama dalam masa pandemi seperti saat ini,” katanya.
Sementara itu, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, baru 13 persen UMKM yang terhubung ke platform digital. Kementerian berupaya mendorong sebanyak mungkin UMKM masuk ke ekosistem digital. Hal ini akan memberikan manfaat, akses pasar yang lebih besar, termasuk akses pembiayaan.
“Sejak pandemi, penjualan di marketplace meningkat sampai 26 persen, dari 3,1 juta transaksi per hari. Tapi, harus kita akui, tidak semua UMKM mampu mengakses platform digital dalam skala nasional,” kata Teten Masduki.
“Kehadiran program ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk mendorong 10 juta UMKM masuk ke ekosistem digital
di akhir tahun ini,” sambungnya.
Di Indonesia, Go Digital ASEAN dilaksanakan oleh Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) yang telah berpengalaman dalam mendampingi kelompok-kelompok perempuan di wilayah-wilayah desa dan tertinggal.
Fitriani Sunarto, Sekretaris Eksekutif PPSW, memaparkan, untuk Indonesia, program menargetkan 20.000 orang pelaku UMKM dan angkatan muda pencari kerja untuk dilatih literasi digital.
“Dari jumlah tersebut, 60 persen adalah perempuan, sebanyak 10 persen atau 2,000 orang adalah dari kelompok disabilitas. Selebihnya kaum muda pencari kerja,” jelas Fitriani Sunarto.
Ia menambahkan, penerima program tersebar di 820 desa yang tersebar di 8 provinsi, meliputi Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk wilayah NTT mencakup Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Alor.
“Kami sudah merekrut dan melatih 45 mentor dan 820 sukarelawan desa untuk memberikan pelatihan dan pendampingan personal atau one-on-one bagi masing-masing penerima manfaat program di desa-desa tersebut,” jelas Fitriani Sunarto.
Program ini akan dikenalkan dan diluncurkan kepada masyarakat secara online pada 27 Oktober 2020. Momentum itu dipilih untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda, sekaligus untuk membangun sinergi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan demi pengembangan dan keberlanjutannya.
Keynote speech adalah Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UMKM yang akan mengemukakan Digital Economy: Peluang UMKM sebagai Motor Penggerak Ekonomi Nasional. Pengantar diskusi adalah Sandra Hamid dari The Asia Foundation dan Ryan Rahardjo dari Google Asia Pacific.
Diskusi dan penanggap oleh Destry Anna Sari (Asisten Deputi Pemasaran, Kemenkop dan UKM) yang sekaligus merupakan Chairperson (ACCMSME), Samsul Widodo (Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, dan Transmigrasi), Anwar Sanusi (Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja), Amon Djobo (Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur), dan Astri Wahyuni VP (Public Policy Government Relations Tokopedia). (*BN/AM)
