SOE, berandanusantara.com – Cagub Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 3, Benny K Harman, menyatakan siap memerangi praktek Human Trafficking (Penjualan Manusia), yang selama ini terjadi. Dia bahkan telah memiliki gagasan agar masalah itu dapat teratasi.
Benny K Harman dalam jabatannya sebagai Pimpinan Komisi III DPRI selalu menyoroti kasus ini. Saat melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri, Jendral Tito Karnavian, yang saat ini telah menjabat sebagai Kapolri, Benny K Harman telah menginstruksikan untuk menyelesaikan kasus yang sangat meresahkan itu.
Dalam perjuangannya sebagai calon Gubernur NTT, BKH, sapaan akrabnya, bahkan telah menyiapkan sejumlah 7 gagasan untuk memerangi Human Trafficking di NTT. Hal ini disampaikan BKH saat melalukan pertemuan terbatas bersama masyarakat Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, TTS, Selasa (6/3/2018).
Gagasannya yakni pertama, akan membentuk ulang Satgas Human Trafficking. Menurutnya, memang saat ini Satgas tersebut sudah ada, namun belum menjalankan fungsinya secara benar. Bahkan dia menilai masih terjadi tebang pilih dan diduga aparat juga ikut bermain dalam pengiriman TKI Ilegal.
“Itu akan kami benahi, jika Paket Harmoni menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,” tegasnya.
Kedua, harus dipastikan bagi mereka yang kerja sudah mendapatkan pelatihan pendidikan ketrampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Ketiga, PJTKI yang ada sekarang ini akan evaluasi lagi, mana yang benar dan tidak benar.
Selain itu, jelas BKH, yang keempat, Pemprov akan memfasilitas mereka yang mau bekerja menjadi TKI. Tetapi, kata BKH, melalui PJTKI yang sudah disertifikasi. “Tidak ada yang namannya kongkali kong disitu,” tegas BKH.
Selanjutnya yang kelima, kalau sudah melalui tahapan-tahapan pelatihan ketrampilan dan PJTKI yang sudah diverifikasi, pemerintah juga akan memastikan para pekerja bekerja di tempat yang aman dan nyaman.
Keenam, jelas BKH, harus ada hotline TKI dengan Pemerintah. “Mereka kerja dimana saja, setiap minggu ada laporannya. Baik langsung maupun melalui PJTKI. Tidak seperti selama ini, PJTKInya sembunyi-sembunyi jual beli manusia,” katanya.
Tidak hanya itu, BKH berjanji bahwa ketika terpilih nanti, bersama wakilnya Benny A Litelnoni akan membentuk Tim Khusus Bantuan Hukum, untuk membela mereka yang selama ini menjadi TKI bermasalah secara hukum.
“Ini sangat penting, sehingga tidak seperti selama ini, siapa yang harus membela mereka,” tegas BKH.
Sebelum menjadi anggota DPR RI, BKH dikenal sebagai aktivis yang banyak menfokuskan perhatian pada masalah-masalah hukum dan Hak Asasi Manusia. (Andyos/tim)
