Irman Gusman: Pembangunan Harus Dimulai dari Daerah Tertinggal

  • Whatsapp
Ketua DPD RI, Irman Gusman. (foto: beritasatu.com)
Ketua DPD RI, Irman Gusman. (foto: beritasatu.com)
Ketua DPD RI, Irman Gusman. (foto: beritasatu.com)

KUPANG, berandanusantara.com – Ketua DPD RI Irman Gusman menegaskan, Indonesia harus dibangun mulai dari daerah tertinggal dan indeks prestasi manusia (IPM) yang masih rendah. Membangun Indonesia jangan dilihat secara makro, tetapi hendaknya mengutamakan daerah yang sektor pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusianya (SDM)-nya yang masih rendah.

“Melihat Indonesia maju bukan dari Istana Negara, tetapi bagaimana melihat perkembangan pembangunan di daerah-daerah yang masih terpencil,” kata Irman pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Rabu (10/6/2015).

Menurut Irman, DPD memiliki peranan yang sangat penting sebagai penentu kebijakan nasional. Pada era sekarang ini, DPD dan DPR sama-sama berperan menyuarakan kepentingan rakyat dan membuat Undang-Undang. Hanya saja perbedaannya adalah memilih anggota DPD adalah menentukan pilihan kepada seseorang yang bukan utusan dari partai politik.

“Kalau representase rakyat melalui DPD sangat terasa karena berdasarkan perwakilan, berbeda dengan representase rakyat melalui DPR yang biasanya berdasarkan perolehan kursi terbanyak di parlemen,” kata Irman.

Ia mengatakan, DPD tetap mengawal arti Bhineka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dan bahasa tetapi tetap satu. Itu artinya, kebijaka nasional yang dikeluarkan pemerintah harus merata.

Sampai dengan saat ini masih ada daerah tertinggal karena sistem kebijakan nasional yang belum mencapai sasaran. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan harus menjawab tuntutan masyarakat terutama di daerah tertinggal.

Ia mengatakan, DPD mendorong pemerintahan yang baik (good governance). Sebab, pemerintahan yang baik melahirkan sebuah kebijakan nasional yang baik pula.

Sementara Gubernur NTT Frans Lebu Raya menambahkan DPD menerima berbagai aspirasi dari masyarakat di daerah ini untuk diperjuangkan di tingkat nasional. Sejak reformasi, NTT dikenal sebagai daerah tertinggal, karena itu diharapkan dukungan DPD untuk membantu memperjuangkan pembangunan di daerah ini.

“Kita sama-sama berjuang demi kelancaran pembangunan di NTT. DPD RI memiliki peran penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Lebu Raya. (EY/SVN)

Related posts