Jembatan Palmerah Siap Dibangun, Peletakan Batu Pertama Awal April

Ist

Ist

KUPANG, berandanusantara.com – Rencana pembangunan jembatan Palmerah yang menghubungkan Larantuka-Adonara mendapat titik terang. Awal April 2019, segera dilakukan peletakan batu pertama (Ground Breaking).

Tidak main-main, Pemerintah Belanda melalui FMO NL Business Develops, sebuah bank pembangunan Belanda, akan membantu secara utuh pembangunan jembatan Palmerah, dengan total dana ditaksir mencapai 225 Dolar atau 3 Triliun Rupiah.

FMO NL Business Develops, sebuah bank pembangunan Belanda yang terstruktur sebagai lembaga keuangan internasional sektor swasta bilateral yang berbasis di Den Haag, Belanda, dengan menfokuskan perhatian pada negara-negara berkembang, demi mengentaskan kemiskinan.

Dalam rapat bersama pemerintah dan DPRD provinsi NTT, Selasa (22/1/2019), Mr Daniel, staf FMO, memaparkan grand design jembatan yang nantinya dilengkapi turbin sebagai pembangkit listrik.

“Jembatan Palmerah juga akan menjadi pembangkit listrik arus laut terbesar di dunia,” ungkap Mr Daniel.

Dia menjelaskan, turbin yang dipasang akan digantung di jembatan berukuran 8 meter tersebut. Dan arus listrik yang akan dihasilkan sebesar 300 mega watt.

Menurut Mr. Daniel, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk membicarakan terkait finalisasi pembangunan jemtatan Palmerah.

“Intinya tinggal satu langkah lagi, selanjutnya siap dibangun. Pekerjaan fisik pasti akan dilakukan paling lambat akhir tahun setelah ground breaking,” ungkapnya.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana pembangunan jembatan Palmerah. Apalagi dalam pembangunannya tidak membebani keuangan daerah.

“NTT ini daerah kepulauan. Rakyat NTT selama ini bermimpi punya jembatan seperti yang ada di Madura. Disamping itu juga sangat bermanfaat untuk pemenuhan listrik masyarakat. Kalau bisa cepat direalisasikan,” katanya.

Rapat yang dipimpin oleh Asisten II Setda NTT, Aleksander Sena juga dihadiri oleh Komisi IV DPRD NTT, serta sejumlah OPD terkait yakni Dinas PU, Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, serta Bappeda. (AM/MB/ANR)

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Hide Buttons