LARANTUKA, berandanusantara.com – Dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap paket petahana, Yosni Lagadoni Herin – Marius Payong Patty, di menit-menit akhir rupanya berbuah pertanyaan besar. Mengapa? Surat Keputusan dadakan untuk mengamankan pasangan ini rupanya hanya berupa lembaran kertas hasil print lewat email yang dikirim DPW PPP dari Kupang. Pastinya SK ini tanpa dibubuhi cap dan tanda tangan basah pihak yang berkewenangan untuk mengeluarkannya.
Kondisi ini tentu memunculkan berbagai keraguan tentang keabsahan “Surat Sakti” yang punya andil besar untuk sebuah perhelatan Pilkada. Berdasarkan aturan ada, KPUD hanya menerima administrasi dukungan berupa SK yang asli dengan tanda tangan dan cap basah. Lalu, pertanyaan berikut, mengapa KPUD menerima SK dukungan tersebut? Padahal, KPUD sebagai penyelenggara Pemilu dikenal sangat taat pada aturan.
Ketua Dewan Pertimbangan DPC PPP kabupaten Flores Timur, Muhamad Syahrul Gunawan, Rabu (27/9/2016) membeberkan perihal munculnya SK dukungan terhadap pasangan petahana itu. Dia menjelaskan, sebelum SK dukungan itu keluar, sudah beberapa kali terjadi perubahan pada SK kepengurusan Partai berlambang Ka’abah itu untuk DPC Flotim. Sebelumnya, beber Syahrul, dalam SK hasil Musyawarah Daerah (Musda) kabupaten Flores Timur, 9 DPC dari 15 DPC yang ada memilihnya sebagai ketua DPC PPP Flotim.
“Hasil Musda DPC PPP Flotim, lalu dalam Musyawarah Wilayah (Muswil), oleh ketua DPW Jainudin Lonek lalu mengeluarkan SK yang isinya mengangkat saya sebagai ketua DPC PPP Flotim,” jelas mantan anggota DPRD Flotim ini, saat ditemui di kediamannya, di kelurahan Posto, Larantuka, Flores Timur.
Selanjutnya, jelas dia, menjelang Pilkada Flotim, SK kepengurusan kembali berubah dengan merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai, dimana tidak bisa menjadi ketua DPC lebih dari dua kali. Sementara dirinya telah dua kali menjabat sebagai ketua DPC PPP Flotim selama dua periode. Oleh karena itu, empat hari sebelum pembukaan pendaftaran pasangan calon di Flotim, SK kepengurusan disesuaikan dengan Muktamar Bandung, selanjutnya dalam SK yang baru mengangkat Umbu sebagai ketua dan Sahar sebagai sekerteris. Sementara dirinya diangkat menjadi ketua dewan pertimbangan.
“Perubahan SK itu tidak jadi masalah, karena memang aturan partai demikian. Dan saya harus mengikuti aturan yang ada dalam partai,” katanya.
Dia juga membeberkan perihal SK dukungan PPP terhadap calon petahana. Menurutnya, pada tanggal 23 September 2016 malam, dirinya diminta oleh Sekertaris Wilayah PPP NTT menrimkan alamat email miliknya. Melalui emailnya, DPW PPP kemudian mengirim SK dukungan terhadap pasangan calon BUpati Flores Timur, Yosni Lagadoni Herin – Marius Payong Patty. Selanjutnya, dirinya mengaku langsung mencetak SK yang dikirim itu dengan print dan langung menyerahkannya kepada ketua DPC PPP Flotim untuk kemudian menjadi berkas dukungan untuk diserahkan ke KPUD Flotim.
“Jadi SK yang diserahkan kepada KPUD Flotim, merupakan SK yang dikirim melalui email yang saya print itu. Sebagai kader partai saya hanya melaksanakan perintah dari DPW PPP,” ujarnya.
Namun, setelah SK hasil print itu diserahkan ke KPUD, dirinya mengaku ada kejanggalan, karena sepengetahuannya SK yang diserahkan harus SK yang asli dengan dibubuhi tanda tangan dan cap basah. Dirinya kemudian menanyakan keberadaan SK yang asli kepada ketua DPC PPP Flotim. Namun, ketua DPC PPP Flotim pun sama sekali tidak mengetahuinya.
“Hal ini yang membuat saya bertanya-tanya, karena ini jelas-jelas melanggar aturan yang berlaku. Sementara hal yang sangat mendasar terkait SK adalah tiak boleh ada perbaikan. Karena yang harus diserahkan adalah yang asli. Saya bisa buktikan itu, karena yang print SK itu adalah saya. Dan apabila SK asli ada di KPUD maka itu pasca pendaftaran bukan saat pendaftaran. Karena saat pendaftaran menggunakan SK yang saya print,” tegas dia.
Terkait itu, ketua KPUD Flotim, Erny Katana yang hendak dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak menanggapi. (Sumber: Timurntt)
