KUPANG, BN – Kunjungan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Dr. Muhammad Taufiq, DEA ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang pada 15 Oktober 2025 lalu menjadi momentum penting bagi Pemkot Kupang untuk menunjukkan lompatan besar dalam transformasi pelayanan publik.
Kehadiran LAN RI bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pengakuan nasional bahwa MPP Kota Kupang mulai menempati posisi strategis sebagai model pelayanan publik modern, humanis, dan berbasis kolaborasi. Dalam kunjungan tersebut, Kepala LAN RI memberikan apresiasi atas inovasi-inovasi pelayanan yang digerakkan Pemkot Kupang.
Ia menekankan bahwa birokrasi masa kini harus menjadi entitas yang efisien, dekat dengan masyarakat, serta mampu menghadirkan solusi nyata lewat terobosan yang relevan dengan kebutuhan warga. Komitmen ini terlihat jelas di MPP Kota Kupang yang sejak dibangun diarahkan sebagai pusat pelayanan terpadu, sederhana, cepat, dan melayani tanpa sekat.
Dr. Taufiq menyoroti upaya Pemkot yang bukan hanya menghadirkan layanan administrasi, tetapi juga menciptakan ruang kolaborasi bagi peningkatan kapasitas ASN, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta pengembangan program akademik yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, MPP Kupang telah bergerak melampaui fungsi dasar pelayanan. MPP kini menjadi rumah kolaborasi dan laboratorium inovasi sosial tempat pemerintah, kampus, dan berbagai lembaga dapat merancang program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan arahan nasional bahwa birokrasi modern tidak cukup bekerja secara administratif, tetapi harus mampu menyentuh akar persoalan sosial, terutama kemiskinan dan ketimpangan layanan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperkuat inovasi unggulannya dengan konsep BESTI, akronim dari “Beres dan Pasti”, yang menjadi identitas pelayanan MPP. Konsep ini merupakan jawaban atas keluhan klasik masyarakat terhadap birokrasi: antre panjang, kantor berbeda-beda, informasi tidak jelas, serta proses yang berbelit.
Melalui MPP, berbagai urusan kini dapat diselesaikan dalam satu lokasi tanpa warga harus berpindah-pindah. Instansi seperti layanan administrasi kependudukan, BPJS, perpajakan, layanan sosial, perizinan usaha, hingga layanan kepolisian hadir bersama dalam satu atap. Keberadaan ini menjadi bukti bahwa MPP Kota Kupang telah berkembang sebagai pusat layanan publik yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen maupun mengakses fasilitas pemerintah.
Lebih dari itu, MPP Kota Kupang menempatkan aspek kemanusiaan sebagai bagian dari pelayanan utama. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian luas adalah hadirnya Ruang Curhat Bestie, sebuah ruang aman dan privat yang menyediakan pendampingan awal bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan psikologis, masalah keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kasus-kasus sosial lain.
Ruang ini dilayani oleh petugas terlatih yang membantu warga mendapatkan rujukan cepat dan penanganan yang tepat, baik menuju layanan psikologis, hukum, medis, maupun perlindungan sosial. Fasilitas humanis lainnya seperti ruang laktasi, jalur disabilitas, ruang ramah anak, dan juru bahasa isyarat juga menjadi bukti bahwa MPP Kupang mengedepankan inklusivitas sehingga seluruh kelompok masyarakat dapat dilayani tanpa hambatan.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, berulang kali menegaskan bahwa pelayanan publik harus bertumpu pada rasa peduli dan keberpihakan kepada warga. Menurutnya, pelayanan yang baik bukan hanya soal cepat dan tepat, tetapi harus membuat masyarakat merasa dihargai, didengar, dan diberi ruang untuk menyampaikan persoalan hidup mereka. Oleh karena itu, modernisasi pelayanan publik di Kupang diarahkan menjadi sebuah sistem yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga kuat secara sosial dan emosional.
Sejak dioperasikan, MPP Kota Kupang menunjukkan perkembangan signifikan, mulai dari peningkatan jumlah layanan, perluasan keterlibatan instansi, hingga pertumbuhan jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini. Keberhasilan tersebut membuat MPP Kupang mendapat pengakuan dari berbagai pejabat pusat, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri. MPP juga mulai dipandang sebagai model yang dapat direplikasi di daerah lain, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang mendorong percepatan pelayanan publik berbasis digital dan kolaboratif.
Kunjungan LAN RI mengukuhkan posisi MPP Kota Kupang sebagai contoh nyata bahwa reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui inovasi, kepemimpinan yang progresif, dan kemauan untuk membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Transformasi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak harus kaku dan birokratis, tetapi dapat menjadi ramah, adaptif, dan penuh sentuhan kemanusiaan.
MPP Kota Kupang kini berdiri sebagai simbol perubahan bahwa birokrasi bisa maju, modern, sekaligus peduli. Masyarakat pun menyaksikan bahwa pelayanan publik yang beres, pasti, dan humanis bukan lagi cita-cita, tetapi sudah menjadi kenyataan di Kota Kupang. (*/Andyos Manu/Advertorial)
