KUPANG, berandanusantara.com – Dewan Pimpinan Kota Aksi Perempuan Indonesia Kartini Kupang (DPK API Kartini Kupang), mengadakan Seminar menyongsong Pilkada serentak dengan tema”Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Pilkada” Selasa (6/9/2015) kemarin, di Aula Cendana LPMP Provinsi NTT.
Siaran Pers DPK API Kartini Kupang menjelaskan Seminar menghadirkan sejumlah narasumber ,seperti: 1. Aleta Baun (anggota DPRD Provinsi NTT), 2. Yosep Sudarso Asafa (Ketua KPW PRD NTT), 3. Abi Yerusa Sobeukum (Ketua DPK API Kartini Kupang), sedangkan yang menjadi moderator dalam acara ini adalah: Antonius Juventus Afeanpah (Ketua LMND NTT) .
Acara ini juga dihadiri oleh Organisasi Kemasyarakatan(Ormas) Perempuan yakni Kaukus Perempuan Politik Indonesia NTT (KPPI NTT). Acara ini juga dihadiri praktisi dari berbagai LSM seperti Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Bengkel APPEK NTT, CIS Timor, Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan(JRUK). Hadir juga dalam acara ini berbagai organisasi mahasiswa dan juga kepemudaan serta organisasi intra kampus seperti Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiwa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Asal Malaka (IMALA), Ikatan Mahasiswa Amanatun(IMAN),API Reinha Rosari, Fapet UNDANA, Generasi Baru Indonesia (GENBI) dan Lembaga Kemahasiswaan FKIP UKAW.
Menurut Aleta Baun yang juga aktivis perempuan, di negara yang masih sangat patriarkhal ini keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang sederhana dan tidak mudah bagi kaum perempuan untuk mencapainya. Ada begitu banyak kendala yang dihadapi baik itu kendala yang berkaitan dengan agama maupun politik itu sendiri. Kendala – kendala yang dihadapi bisa berupa minimnya ruang public yang diakomodir untuk perempuan dan juga adanya isu penolakan perempuan sebagai pemimpin karena tidak memiliki basis sosial.
Sedangkan, Yosep Sudarso Asafa, Ketua KPW PRD NTT menegaskan bahwa keterlibatan atau partisipasi perempuan turut mewarnai sejarah panjang perpolitikan Indonesia seperti terpilihnya Maria Ulfa menjadi Menteri Hubungan Sosial dan S.K Trimurti sebagai Menteri Perburuhan pada tahun 1955.
Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa minimmnya partisipasi politik perempuan dalam pilkada dengan contoh kasus seperti di NTT sangat berkaitan dengan kesejahteraan. Terkait kesejahteraan, adanya keraguan untuk berpartisipasi dengan argumen apakah dengan berpartisipasi dalam politik akan mengakomodir kesejahteraan kaum perempuan. Untuk itu yang perlu didorong adalah terakomodirnya kesejahteraan perempuan. Dengan demikian maka akan meningkatan partisipasi politik perempuan. Tidak hanya meningkatnya partisipasi politik dalam pilkada tetapi juga dalam momentum-momentum elektoral lainnya seperti pilgub,pileg bahkan pilpres.
Sementara itu, Abi Yerusa Sobeukum,Ketua API Kartini Kupang , menegaskan bahwa partisipasi politik perempuan perlu didorong agar terus dilakukan secara regular bukan hanya pada momentum pilkada semata. Berpolitik sudah seharusnya menjadi sebuah keharusan bagi perempuan.
Untuk itu, berorganisasi merupakan sebuah keharusan bagi perempuan. Perempuan perlu terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi. Dengan berorganisasi, sudah tentu aka nada banyak hal yang kemudian diperjuangkan secara bersama oleh kaum perempuan. Melalui organisasi pula aka nada proses pengkaderan secara berjenjang. Jika semakin tinggi tingkat kesadaran perempuan untuk berorganisasi maka akan muncul begitu banyak kader perempuan yang tidak hanya militan dan progresif tetapi juga berdampak pada meningkatnya partisipasi politik perempuan baik itu dalam pilkada, pilgub dan juga pilpres.
Dalam sambutannya selaku ketua panitia, Fransiska Mariana Nuka, yang juga aktivis API Kartini Kupang, menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi dilaksanakannya seminar ini adalah adanya fenomena di NTT yang mana hanya ada satu orang kandidat perempuan yang maju dalam Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada desember nanti.
Ia juga mengatakan bahwa seminar ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi perpolitikan yang semakin baik di NTT kedepannya dengan memperhatikan keadilan gender. Untuk itu diharapkan agar semua peserta yang hadir dalam seminar dapat terlibat secara aktif sehingga aka nada rekomendasi-rekomendasi luar biasa yang diihasilkan dalam seminar ini. (*)
