KUPANG, berandanusantara.com – Meski sudah ditutup, namun aksi perlawanan bakal kembali dilakukan para penghuni lokalisasi Karang Dempel (KD) Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka bahkan akan menduduki kantor Wali Kota Kupang selama tiga (3) hari.
Perlawanan itu sebagai buntut kekesalan para Pekerja Seks Komersial (PSK) terhadap pemerintah Kota Kupang, lantaran dinilai bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dalam beberapa kali pertemuan.
Apalagi, pada tanggal 1 Januari 2019 telah dipasang plang yang menginformasikan bahwa lokalisasi Karang Dempel ditutup. Mereka (PSK) berdalih bahwa pemasangan plang yang dilakukan oleh petugas gabungan itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
“Harapan para PSK sebetulnya ingin diberi sedikit waktu untuk mempersiapkan diri mereka. Bukan tidak setuju untuk ditutup, namun harus dipersiapkan terlebih dahulu,” ungkap Adelia, Ketua OPSI NTT yang mendampingi para PSK penghuni lokalisasi KD, Kamis (3/1/2019).
Menurut Adelia, sampai dengan saat ini pelatihan dan pemberdayaan bagi para PSK seperti yang dijanjikan untuk dipersiapkan kembali ke kehidupan normal juga belum jelas. Selain itu, tanggal pemulangan serta prosesnya juga menurut dia belum jelas.
“Para PSK kebingungan. Apalagi sidah dipasang plang. Nah selama mereka menunggu dengan ketidakpastian seperti ini mereka mau dapat uang dari mana? Mereka kan juga butuh makan, butuh hidup, anak-anak mereka yang sekolah mau dibiayai pakai apa?,” tegas Adelia.
Adelia mengatakan, untuk meminta kejelasan ke pemerintah Kota Kupang terkait berbagai janji yang dinilai mengambang, para PSK akan menduduki kantor Wali Kota Kupang selama tiga hari lamanya pada pekan depan.
“Kami akan tidur di halaman kantor Wali Kota Kupang. Bila perlu kami akan bawa perlengkapan dapur biar masak di sana. Pokoknya sampai ada kejelasan yang pasti,” pungkas Adelia. (AM)
