KUPANG, berandanusantara.com – Pasangan Cagub dan Cawagub NTT, Benny K. Harman-Benny A. Litelnoni (Harmoni), menegaskan pihak penyelenggara harus menindak tegas siapapun yang melakukan praktek Politik Uang dan Politisasi Suku Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam Pilgub NTT 2018.
Pernyataan itu dikemukakan saat Deklarasi “Tolak dan Lawan” Politik Uang dan Politisasi SARA oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTT, di Hotel Kristal Kupang, Rabu (14/2/2018) pagi.
“Jika ditemukan, Paket Harmoni minta tidak tegas demi keadilan di Nusa Tenggara Timur,” ujar Cagub Benny K. Harman, atau yang akrab disapa BKH.
Dalam deklarasi tersebut, bersama tiga pasangan calon Guberbur NTT lainnya masing Esthon Foenay-Christian Rotok, Marianus Sae-Emi Nomleni, serta Viktor Bungtilu Laiskodat-Joseph Nai Soi, paket Benny K. Harman-Benny Litelnoni ikut membacakan pernyataan sikap bersama.
Pernyataan sikap bersama tersebut berisi lima poin yakni:
1. Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
2. Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada.
3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.
4. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu.
5. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.
Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan Bawaslu NTT, Pimpinan KPUD NTT, para Pimpinan Partai Politik, Forkompinda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda. (Andyos/*)
