KUPANG, BN – Seratus hari pertama kepemimpinan Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Francis menjadi momentum penting dalam membuktikan komitmen terhadap janji kampanye.
Dalam media gathering bertajuk 100 Hari Kerja Spektakuler di Hotel Harper Kupang, Kamis (14/8/2025), pasangan ini memaparkan capaian di berbagai sektor yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Salah satu program prioritas yang disorot adalah peluncuran roadmap pengelolaan sampah terpadu. Konsep ini menempatkan rumah tangga sebagai titik awal pengolahan sampah melalui bank sampah, sehingga volume yang berakhir di TPA Alak dapat ditekan.
Sebagai pendukung, Pemkot telah menyediakan 921 tempat sampah di 1.347 RT, memasang GPS pada 50 truk pengangkut, dan mengalokasikan Rp1,72 miliar untuk insentif serta lembur petugas kebersihan.
Dukungan pemerintah pusat juga hadir lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Alak.
Bagi petugas kebersihan, perubahan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan. Noldy Bunga, salah satu petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, mengaku pembayaran insentif rutin meningkatkan motivasi kerja. “Kami anggap Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota seperti orang tua kami, walaupun mereka masih muda,” ujarnya.
Di bidang ekonomi, program Saboak (Sunday Market Buat Orang Kupang) di Taman Nostalgia menjadi magnet baru bagi pelaku usaha mikro. Hingga kini, 600 UMKM telah berpartisipasi dengan total perputaran uang mencapai Rp1,29 miliar.
Selain itu, percepatan perizinan usaha juga terlihat dari penerbitan 669 Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya dalam waktu sebulan pada Juni 2025. Langkah ini dinilai memperkuat ekosistem usaha kecil menengah di Kota Kupang.
Pemkot Kupang mengalokasikan dana Rp3 miliar di RSUD S.K. Lerik untuk membantu pasien dalam keadaan darurat yang terkendala administrasi, seperti BPJS Kesehatan yang terblokir. Sejak program ini berjalan, 46 pasien telah mendapatkan manfaatnya.
Inovasi lain adalah Program Sinarap (Sistem Rawat Inap) yang akan menyediakan kamar cadangan di setiap rumah sakit untuk pasien Kota Kupang saat kapasitas penuh. Program ini diharapkan memutus rantai penolakan pasien akibat keterbatasan ruang.
Kebijakan ini bahkan menjangkau warga di balik jeruji. Ady Nugroho, petugas klinik Rutan Kelas IIB Kupang, menceritakan bagaimana seorang narapidana mendapatkan layanan KTP berkat bantuan langsung Wali Kota, yang dinilai penting untuk mempersiapkan kehidupan setelah bebas.
Program sosial menjadi bagian besar dari 100 hari Chris–Serena. Di antaranya pembagian beras gratis untuk 23.000 kepala keluarga kurang mampu, penyediaan liang lahat gratis (31 liang telah digunakan), mobil pengantin gratis, dan bantuan coolbox untuk nelayan.
Khusus untuk perempuan dari keluarga tidak mampu, Wakil Wali Kota meluncurkan Program Ina Kasih yang membagikan pembalut gratis.
Yoseph Nahak, warga Nunleu, menyebut kebijakan liang lahat gratis meringankan beban keluarga saat berduka. “Semoga program ini terus berlanjut,” katanya.
Reformasi birokrasi juga menjadi perhatian. Pemkot Kupang menjadi daerah pertama di NTT yang menyerahkan SK PPPK kepada pegawai honorer. Selain itu, seleksi terbuka untuk 7 jabatan pimpinan tinggi pratama sedang berlangsung.
Pembayaran TPP kini dilakukan setiap bulan, mengakhiri praktik keterlambatan yang sebelumnya bisa mencapai tiga bulan. Semua ASN menandatangani pakta integritas bersama OPD dan Kejari Kota Kupang.
Untuk meningkatkan PAD, strategi jemput bola pajak dilakukan melalui lapak pelayanan di setiap kelurahan. Pemkot juga membuka pojok aduan mingguan untuk menampung keluhan dan masukan warga.
Wali Kota Christian Widodo menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja sama semua pihak, mulai dari ASN, masyarakat, hingga media. “Tanpa dukungan kalian, kami tidak akan sampai di titik ini. Harapan kami, Kota Kupang akan terus bergerak menjadi lebih baik, meski tidak semua akan terwujud di masa kepemimpinan kami,” ujarnya.
Bagi Chris–Serena, 100 hari hanyalah awal. Target berikutnya adalah memperluas cakupan program, memperkuat keberlanjutan, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi dampak bagi seluruh lapisan masyarakat. (*/BN)
