Kefamenanu, berandanusantara.com- Wakil ketua komisi V DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Drs. Kasimirus Kolo M.Si secara tegas mengatakan membangun daerah perbatasan harus menggunakan skala prioritas. Hal tersebut dikarenakan problematika pembangunan itu sangat kompleks. Sementara, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu pembangunan perbatasan adalah pembangunan menentukan skala prioritas.
“Pembangunan di daerah perbatasan adalah pembangunan menentukan skala prioritas,”tandasnya kepada wartawan usai meninjau daerah perbatasan di Desa Haumeni Ana (12/02/2015).
Menurut mantan Pembantu Rektor III pada Universitas Widya Mandira Kupang ini, problematika yang dihadapi masyarakat perbatasan adalah masalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, penerangan dan perumahan. Persoalan-persoalan ini, kata dia, harus menjadi perhatian pemerintah baik daerah, Propinsi maupun pemerintah pusat. Karena masalah perbatasan adalah masalah antar negara. Karena itu pemerintah pusat harus konsentrasi dalam hal menyiapkan anggaran.
“Misalkan pembangunan perbatasan merupakan tanggungjawab pemerintah Kabupaten, sebaiknya pemerintah kabupaten jangan terlalu bernafsu besar dengan dana terbatas untuk membangun daerah perbatasan. Bisa saja boleh. Tapi harus menggunakan skala prioritas. Misalkan tahun ini mau dibangun apa. Tahun depan apa dan tahun berikutnya apa, sehingga hasil akhirnya nampak. Jangan seperti membuang garam dalam air laut tidak ada bekas. Dana yang kecil dipake untuk satu program dulu. Tahun depan satu program lagi sehingga tidak membuang-buang anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan pembangunan adalah keriduan semua masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara, bukan hanya masyarakat perbatasan baik dalam bidang pertanian, peternakan maupun bidang lainnya. Karena itu langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah kabupaten adalah membuatkan semacam pemetaan perbatasan dan pemetaan jalan keluarnya. Dengan demikian pemerintah bisa tahu titik-titik mana yang harus diutamakan pembangunannya.
“Kalau seperti inikan gampang. Pemerintah daerah bisa lakukan intervensi lewat anggaran yang disediakan pemerintah pusat,” pungkasnya. (lius salu)
