KUPANG, BN – Dalam suasana penuh khidmat, Alfonsius Watu Raka resmi dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sekwan NTT) pada Senin, 20 Mei 2025. Pelantikan yang berlangsung di Aula El Tari, Kupang, ini menjadi tonggak awal bagi babak baru dalam birokrasi Sekretariat DPRD NTT.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin langsung prosesi pelantikan bersama 14 pejabat eselon II lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam sambutannya, Alfonsius menegaskan bahwa dirinya hadir bukan sekadar untuk memimpin, tetapi untuk melayani.
“Saya datang bukan untuk menjadi pemimpin yang hanya memberi perintah, tapi untuk melayani. Bagi saya, pelayanan bukan sekadar tugas, tetapi panggilan,” ujarnya penuh semangat.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
“Terima kasih atas kepercayaan ini. Ke depan, saya akan lebih optimal dalam memantapkan tugas dan peran untuk mensukseskan agenda-agenda DPRD,” katanya.
Alfonsius berkomitmen mewujudkan Sekretariat DPRD yang lebih terbuka, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan semua komponen untuk mensukseskan agenda-agenda pembangunan Pemerintah Provinsi NTT,” tambahnya.
Pesan Gubernur NTT
Sementara itu, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap perangkat daerah.
“Momentum ini juga bagian dari konsolidasi birokrasi untuk mempercepat pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Melki.
Gubernur juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja melampaui batas tugas formal. Ia mengutip semangat Mahkamah Konstitusi sebagai inspirasi birokrasi, yaitu “melampaui permintaan.”
“Buang jauh-jauh mental kerja seremonial atau sekadar formalitas. Bekerjalah lebih dari yang diminta,” tegasnya.
Melki juga menekankan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala guna memastikan jabatan strategis benar-benar diisi oleh aparatur yang kompeten dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak segan-segan melakukan evaluasi sesuai ketentuan hukum. Kami ingin birokrasi yang berdampak langsung kepada rakyat,” pungkasnya. (*/BN)
