RONDA, berandanusantara.com – Sesuai amanat Peraturan Presiden (Pepres) RI Nomor 15 tahun 2012 dan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 8 tahun 2012 tentang peruntukan BBM Bersubsidi, maka BBM bersubsidi tidak dapat dipinjamkan kepada pihak mana pun karena peruntukannya untuk masyarakat kecil.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rote Ndao, Alfred Saudila, saat dihubungi via telepon selulernya, Kamis (13/8/2015) sekira pukul 07.12 wita, terkait dengan informasi mengenai empat ton Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dipinjamkan APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar) Rote Ndao.
Menurutnya, tidak ada regulasi atau aturan yang mengatur dan dijadikan sebagai rujukan untuk pihak APMS Rote Ndao melakukan distribusi BBM bersubsidi kepada pihak manapun dengan alasan dipinjamkan, baik pihak ketiga ataupun swasta. Bahkan, kata dia, untuk perusahan daerah pun hal itu tidak diperbolehkan.
“Itu aturan dari mana, tidak ada regulasi, BBM bersubsidi dipinjamkan kepihak ketiga, pihak kesepuluh dan kemanapun, itu tidak bisa, dan aturan mengatakan tidak seperti itu,” tegas Alfred.
Dikatakan, proses peminjaman BBM bersubsidi yang dilakukan oleh APMS Rote Ndao kepada TNI AL Rote Ndao merupakan suatu tindakan yang sangat tidak prosedural. Pasalnya, tidak ada aturan yang memberi ruang proses tersebut dilakukan oleh kedua pihak tersebut, meskipun telah ada kesepakatan.
“Meskipun ada kesepakatan yang dibangun secara diam-diam oleh kedua pihak dalam proses peminjaman BBM bersubsidi, meskipun ada perjanjian penggantian, namun tetap berpengaruh pada kebutuhan masyarakat umum, dan jelas secara aturan ini salah,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan APMS di rote Ndao memiliki tujuan pelayanan terutama menyangkut dengan kebutuhan BBM bagi masyarakat, dan bukan sebagai tempat untuk pinjam meminjam BBM, apalagi BBM bersubsidi.
“Kami juga tidak tahu, ketika dipinjamkan ke pihak ketiga, apakah stok BBM sesuai kuota untuk Rote Ndao masih tersedia atau tidak. Namun, perlakuan seperti ini sangat berpengaruh dan bias berakibat pada kelangkaan maupun kenaikan harga BBM,” katanya.
Alfred Saudila mengaku bahwa sebelum kejadian tersebut ia sempat mendatangi APMS Rote Ndao untuk mengisi BBM, namun kehabisan. Padahal, BBM tersebut ternyata telah dipersiapkan untuk proses pinjam meminjam dengan pihak lain.
Dengan kejadian ini, Alfred menghimbau kepada semua pihak termasuk pemerintah untuk menaruh perhatian serius terhadap kebutuhan BBM bersubsidi di rote Ndao. Terlebih kepada pihak APMS agar bias melayani masyarakat secara baik sesuai dengan fungsinya. (Arkhimes Molle / Ryan Tulle)
