Oleh Wilson Boimau
(Staf Biro Humas Setda Prov. NTT)
“Give peace a chance”; berikanlah kesempatan bagi perdamaian. Sebuah slogan yang amat dibutuhkan masyarakat Indonesia hari-hari ini ketika kebhinekaan bangsa terancam. Kesempatan perdamaian ternyata menjadi kerinduan banyak orang diberbagai sudut bumi.
Perdamaian dalam konteks budaya menjadi penting, mengingat memiliki sejumlah nilai keyakinan; tradisi, perilaku, harkat manusia dan pola hidup yang berbasis prinsip-prinsip toleransi. Semua organisasi agama pasti menolak keras berbagai bentuk kekerasan yang berakibat terjadinya perpecahan dikalangan masyarakat. Sangat dibutuhkan adanya pemahaman baru tentang kedamaian berbasis kerjasama dan kebersamaan kolektiv.
Seringkali perdamaian mencuat di permukaan saat muncul kekerasan sebagai bagian dari adanya gejala sosial. Sehingga sensibilitas berbagai bentuk kekerasan adalah persyaratan utama dalam diskursus mengenai kekerasan serta upaya mengatasinya. “Segitiga Kekersan” yang diungkapkan Johan Galtung (1998), yaitu kekerasan langsung, struktural dan kultural; cukup membantu untuk membedakan benruk-bentuk kekerasan. Kekerasan langsung melukai kebutuhan dasar manusia tetapi tak ada pelaku langsung yabg bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Sementara kekersan kultural adalah legitimasi atas kekerasan struktural maupun terhadap kekerasan langsung secara budaya. Dengan demikian penyebab kekerasan tidak lagi dilihat sepihak dari satu dimensi saja tetapi dari berbagai keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan sejumlah penyebabnya.
Kekerasan memang tidak berbeda jauh dengan istilah konflik yang akhir-akhir ini menjadi gejala sosial yang sering mengemuka di masyarakat. Penanganannya membutuhkan perhatian serius dari berbagai kalangan terutama peran media massa sebagai sarana atau media yang dapat mempersatukan dan menciptakan kedamaian.
Untuk itu, dibutuhkan adanya peran pers yang sering disebut sebagai katalisator dalam perubahan sosial. Sebab difusi inovasi media massa mampu memanusiakan masyarakat, meningkatkan kecerdasan masyarakat dengan menerima hal-hal baru, membantu tercapainya pengambilan keputusan yang demokratis serta menghambat perilaku menyimpang oleh masyarakat.
Sebagai contoh satu strategi pers atau jurnalistik damai yang dilakukan bersama Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di Makasar dan Palu melalui workshop untuk membekali para wartawan tentang pengetahuan liputan mendukung semangat rujuk dan perdamaian bagi konflik Poso, telah berhasil dengan baik. Melalui workshop itu para wartawan diajak memilih dan membuat liputan berita lunak, tidak mempertajam konflik dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyejukan. Dan pada akhirbya wartawan diterima dengan baik di daerah konflik.
Pers memang sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers juga dikenal sebagai pembentuk opini publik dan bisa juga menjadi sarana dalam mempertajam perbedaan. Dalam konteks sebuah negara pluralisfik, dibutuhkan adanya karya jurnalistik yang bermutu sehingga dapat menjaga kolektivisme masyarakat. Dibutuhkan adanya pers bermutu, artinya pers yang mematuhi prinsip-prinsip teori, hukum, norma maupun etika dengan menyajikan pemberitaan yang menyejukan hati dan pikiran pembaca, karena sarat dengan referensi humanisme dan ungkapan-ungkapan bernuansa kedamaian. Itulah yang biasa disebut dengan “Jurnalisme Perdamaian” (peace jurnalism).
Kebhinekaan Indonesia dengan subkulturdan mikrokultur yang begitu banyak ragamnya, mau tidak mau ditentukan sebagai bagian dari suatu entitas sosial dari budaya dominan. Meskipun pada hakekatnya subkultur dan mikrokultur mempunyai keunikan dan karakter khas dengan berbgai kebiasaan, adat istiadat dan pemahaman lokal serta nilai-nilai sosial yang selalu berbeda dengan budaya dominan. Ini berarti bahwa sistem komunikasi sosial, politik dan budaya, menuntut fungsi dan peranan pers di Indomesia harus mengedepankan pola variatif dan dikerjakan. (Bersambung)
