KUPANG, berandanusantara.com – Barisan Relawan Jokowi rencananya akam menggelar aksi besar-beaaran pada Rabu (11/1/2017) hari ini. Aksi ini sebagai sikap prihatin pada terhambatnya penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Barisan Relawan Jokowi di Kupang ini menganggap bahwa tindakan pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas terkait dan para Kepala Sekolah yang enggan memberikan surat keterangan status para siswa, sebagai salah satu syarat dalam pencairan dana PIP merupakan tindakan yang tidak pro rakyat dan rakyat kota Kupang sangat dirugikan.
Oleh sebab itu, Barisan Relawan Presiden Jokowi yang terhimpun dalam Sekretariat Bersama Relawan Jokowi yakni, Poros Jokowi NTT, Jenggala Center NTT, Seknas Jokowi NTT akan melangsungkan aksi demonstrasi yang dinamai aksi 111.
Aksi demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah kota kupang dalam hal ini para kepala-kepala sekolah di Kota Kupang yang tidak memberikan surat keterangan kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar.
Selain itu, aksi ini juga dilakukan guna Mengawal Nawa Cita Presiden Jokowi mengenai Pendidikan. Relawan Jokowi mengaku bahwa banyak pengeluhan yang disampaikan masyarakat Kota Kupang pada pihaknya soal penghambatan pencairan akibat tidak diberikannya surat keterangan dari pihak sekolah. Demikian Dikatakan Ketua Jenggala Center NTT Jhon Richardo pada media ini melalui sambungan telepon, selasa (10/01).
Lanjut Ricardo, Masa aksi hari ini sudah mencapai ribuan orang dan akan bergerak dari Gor Oepoi Kupang menuju kantor DPRD Kota Kupang dan akan berahkir di kantor Walikota Kupang.
Selain itu, Dikatakan Ricardo, Pihaknya juga menyayangkan sikap kepala sekolah yang mengabaikan surat Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Kupang Yohana Lisapaly pada tanggal 14 Desember 2016 yang lalu yang mana pada surat tersebut meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk memberikan surat keterangan kepada siswa penerima beasiswa PIP.
“Berdasarkan surat dari Plt Walikota tertanggal 14 desember 2016 yang ditunjukan kepada kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK maka pada dasar itu membuat kami para relawan Jokowi untuk mendesak pemerintah kota untuk segera memberikan surat keterangan pada siswa,” ujar Ricardo. (AM/Pito)
