ENDE, berandanusantara.com – Cagub NTT, Benny K. Harman, Sabtu (24/2/2017), melakukan blusukan ke Pasar Nangaba, kabupaten Ende. Seperti biasanya dalam blusukan, BKH, sapaan akrabnya, menyempatkan diri berdiskusi dengan para pedagang.
Namun kali ini, BKH bukan saja mendapat keluhan dari pedagang saja. Masyarakat yang kebetulan berbelanja saat itu pun mengutarakan persoalan yang dihadapi kepada sosok yang sangat berpengaruh di Komisi III DPR RI itu.
Masyarakat yang datang berbelanja di pasar tersebut, banyak juga berasal dari desa yang letaknya di daerah pegunungan. Bahkan, jauh-jauh dari tempat mereka tinggal itu datang ke pasar hanya untuk membeli beras dengan jumlah yang terbilang sedikit, yakni 5-10 kilo gram.
“Kami turun dari gunung untuk sekedar membeli beras. Kami hanya bisa membeli 5-10 kilo gram beras karena beras mahal,” ungkap Tini, salah satu masyarakat.
Selain Tini, salah seorang pedagang sayur di pasar tersebut yang bernama Hasan juga menyampaikan keluhannya. Sama halnya dengan pedagang pasar di daerah lain yang telah dikunjungi BKH, Hasan pun mengeluh soal sulitnya mendapatkan modal usaha.
“Bapak, kami sangat sulit, karena hasil jualan kami hanya untuk tutup utang, sementara untuk menyekolahkan anak kami sangat susah,” ungkap hasan.
Menanggapi hal tersebut, Cagub BKH yang berpasangan dengan Cawagub Benny A. Litelnoni berjanji akan memperhatikan berbagai persoalan yang dihadapai para pedagang kecil, apabila dipercaya memimpin NTT lima tahun kedepan.
Menurut BKH, dirinya bersama Benny Litelnoni telah menyiapkan program khusus yakni pemberian pinjaman modal tanpa agunan atau jaminan. Hal itu akan sangat membantu masyatakat, terutama pedagang kecil.
“Ini program yang kami sudah komitmen untuk dilaksanakan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, selain pemberian modal tanpa agunan, Harmoni itu akan membuka lapangan kerja baru untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jumlahnya mencapai 100 ribu lapangan kerja.
“Itu yang paket Harmoni akan lakukan jika dipercaya memimpin NTT,” ungkap BKH yang diusung partai Demokrat, PKPI dan PKS itu. (AM/tim)