KUPANG, BN – Upaya pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus digencarkan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang digelar oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Noelmina Benain di Hotel Neo Aston Kupang, Kamis (7/8/2025).
Hadir secara langsung dalam kegiatan ini Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husein dari Fraksi PKB, yang melakukan kunjungan kerja sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan program-program rehabilitasi lingkungan yang menjadi mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala BPDAS Noelmina Benain, Kludolfus Tuames, kepada media menegaskan bahwa kegiatan ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah antar pemangku kepentingan. Tidak hanya melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, bimtek ini juga menghadirkan perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah prioritas rehabilitasi di NTT, termasuk kabupaten TTS, Belu, dan Malaka.
“NTT memiliki kondisi geografis yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kita punya sekitar 1.992 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan karakteristik pulau-pulau kecil, di mana hujan yang turun sangat cepat mengalir ke laut jika tidak ditahan oleh vegetasi. Ini membuat program rehabilitasi lahan sangat krusial,” ungkap Kludolfus.
Menurutnya, tantangan terbesar adalah menjaga agar air hujan dapat meresap dan tertahan melalui penanaman pohon serta konservasi tanah dan air. Sebab, kerusakan DAS di satu wilayah dapat berdampak luas ke daerah lain, karena sistem ekologinya saling terhubung.
Ia juga menjelaskan bahwa di beberapa kabupaten seperti TTS dan Malaka, wilayah DAS yang ada merupakan bagian dari cakupan rehabilitasi terbesar di provinsi ini, bahkan memengaruhi lebih dari satu wilayah administratif. “Artinya, keberhasilan rehabilitasi di TTS, misalnya, akan sangat menentukan kualitas lingkungan di Malaka atau Belu,” tambahnya.
Sementara itu, Usman Husein menyampaikan bahwa kunjungan kerjanya ke NTT adalah bagian dari tugas legislatif untuk memastikan program-program lingkungan yang sudah dianggarkan benar-benar dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan.
Ia juga menyoroti potensi besar dari lahan-lahan yang selama ini belum produktif. “Di daerah pemilihan saya, NTT II, banyak lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tapi karena belum tersentuh atau belum ada skema yang jelas, masyarakat belum bisa menikmatinya,” ujar Usman.
Ia mendorong agar BPDAS segera menyampaikan data tertulis mengenai titik-titik lahan yang berpotensi dijadikan lahan produktif, terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Usman menilai bahwa sinergi antara lembaga teknis dan wakil rakyat sangat penting agar tidak ada hambatan dalam harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
“Kalau ini bisa kita sinergikan, maka rehabilitasi lingkungan bukan hanya soal menanam pohon, tapi juga menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat. Lahan tidur bisa menjadi ladang pangan atau kebun rakyat,” tegasnya.
Kegiatan Bimtek ini diisi dengan materi teknis tentang metode rehabilitasi lahan, pemetaan DAS prioritas, serta diskusi interaktif antara para pemangku kepentingan. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan pemahaman teknis, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk melaksanakan rehabilitasi secara terencana dan berkelanjutan.
NTT sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan ekologis yang tinggi. Kondisi topografi yang didominasi perbukitan, curah hujan yang tidak merata, serta tekanan terhadap hutan dan lahan menjadikan program konservasi sebagai prioritas nasional. (*/BN)
