KUPANG, BN – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao resmi mengikat kerja sama pembiayaan dengan Bank NTT melalui penandatanganan perjanjian kredit pinjaman daerah senilai Rp30 miliar. Penandatanganan berlangsung di Hotel Sotis Kupang, Jumat (27/2/2026).
Penandatanganan kredit pinjaman daerah tersebut dihadiri Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Apremoi Dethan, Sekda Jonas Selly, serta jajaran manajemen Bank NTT, yakni Komisaris Utama Donny Heatubun, Direktur Kredit Aloysius Geong, dan Direktur Dana dan Treasury Heri Helbianto.
Bupati Paulus Henuk menjelaskan, opsi pinjaman daerah diambil sebagai langkah strategis menyikapi tekanan fiskal yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, alokasi anggaran untuk Rote Ndao dipangkas pemerintah pusat hingga Rp55,6 miliar, terutama berdampak pada belanja infrastruktur.
Menurutnya, berbagai langkah efisiensi telah dilakukan untuk menjaga stabilitas anggaran. Namun memasuki 2026, pemotongan kembali terjadi dengan nilai mencapai Rp73,9 miliar. Di sisi lain, daerah juga harus menanggung tambahan belanja pegawai akibat pengangkatan P3K dan CPNS, tanpa disertai tambahan dana transfer pusat.
Kondisi tersebut mempersempit ruang gerak APBD. Setelah melakukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah disarankan memanfaatkan skema pembiayaan alternatif, termasuk pinjaman melalui lembaga keuangan.
Sebagai pemegang saham di Bank NTT, Pemkab Rote Ndao akhirnya memilih bank daerah sebagai mitra pembiayaan. Paulus menilai langkah ini tetap menguntungkan daerah karena pembayaran bunga berpotensi kembali dalam bentuk dividen.
“Artinya, perputaran dananya tetap berada dalam ekosistem daerah dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Awalnya, nilai pinjaman yang direncanakan mencapai Rp100 miliar. Namun setelah mempertimbangkan kapasitas fiskal dan melalui pembahasan bersama DPRD dalam tahapan KUA-PPAS hingga RAPBD, disepakati angka Rp30 miliar.
Seluruh dana pinjaman tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur prioritas, meliputi peningkatan jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Pemerintah memastikan tidak ada alokasi untuk belanja di luar sektor tersebut. Langkah ini murni untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang terdampak berkurangnya transfer pusat.
Sementara itu, Komisaris Utama Bank NTT, Donny Heatubun, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemkab Rote Ndao. Ia menilai pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman daerah merupakan langkah terukur untuk mempercepat pembangunan dan menjaga pelayanan publik tetap optimal. (*/BN)
