KUPANG, BN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya cepat dan luas, tetapi juga berkualitas serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kupang, Selasa (13/1/2026).
Forum ini menjadi ruang refleksi terhadap capaian pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2025, sekaligus momentum konsolidasi untuk memperbaiki tata kelola dan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi di NTT.
Dalam paparannya bertajuk “Kaleidoskop Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025: Sinergi Anggaran, Program, dan Mutu Jasa Konstruksi”, Gubernur Melki menegaskan bahwa konstruksi merupakan sektor kunci yang menopang hampir seluruh dimensi pembangunan daerah.
“Konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam misi pertama RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, yakni pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah,” ujar Melki.
Menurutnya, isu infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam pilar ketiga RPJMD, yaitu pemerataan infrastruktur berkelanjutan. Pilar ini mencakup pembangunan jalan, sumber daya air, hingga penyediaan rumah layak huni sebagai fondasi bagi terwujudnya NTT yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Gubernur menjelaskan, periode pembangunan saat ini merupakan fase krusial bagi Provinsi NTT. Berbagai program dan investasi besar telah digelontorkan pada sektor jalan, sumber daya air, permukiman, dan infrastruktur pelayanan dasar lainnya.
“Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan jasa konstruksi harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan prinsip tata kelola yang baik, agar kualitas hasil pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, rapat kerja jasa konstruksi ini menjadi forum penting untuk menilai capaian fisik sekaligus mutu hasil pembangunan secara komprehensif dan terstruktur.
Air, Irigasi, dan Jalan
Sejalan dengan arahan gubernur, Pemerintah Provinsi NTT terus memacu pembangunan infrastruktur strategis sepanjang Tahun Anggaran 2025 dengan orientasi kuat pada pemerataan layanan dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Hal itu dipaparkan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, dalam forum publik yang sama. Ia menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur 2025 bertumpu pada tiga sektor kunci, yakni sistem penyediaan air minum, pengelolaan sumber daya air dan irigasi, serta penguatan jaringan jalan provinsi.
Pada sektor air bersih, UPTD SPAM Provinsi NTT mengembangkan jaringan distribusi di Kota Kupang dengan nilai investasi mencapai Rp1,719 miliar.
Layanan ini menyasar kawasan perkantoran OPD, rumah sakit, dan fasilitas publik strategis di lingkungan Kantor Gubernur. Dampaknya, pendapatan layanan SPAM melonjak hingga 124 persen sepanjang 2025.
Di sektor sumber daya air, berbagai kegiatan survei, investigasi, dan desain daerah irigasi serta embung dilaksanakan di sejumlah wilayah seperti Manggarai Barat dan Timor Tengah Utara. Program ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan, khususnya di wilayah rawan kekeringan.
Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi embung serta sumur bor juga terus digencarkan untuk mendukung produktivitas pertanian dan ekonomi lokal berbasis air.
Sementara di sektor jalan, Bidang Bina Marga mencatat penanganan ruas jalan provinsi sepanjang 46,92 kilometer melalui pemeliharaan, rekonstruksi, dan perawatan rutin. Dari total panjang jalan provinsi 2.687,31 kilometer, persentase jalan mantap di NTT terus menunjukkan tren peningkatan.
Sepanjang 2025, terdapat 33 paket pekerjaan jalan dengan total anggaran sekitar Rp96,5 miliar yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota, mulai dari Kupang, wilayah Sumba dan Flores, hingga Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Timor.
Perumahan dan Tata Ruang
Selain pembangunan fisik, PUPR NTT juga memperkuat aspek perencanaan dan kualitas jasa konstruksi. Di Bidang Cipta Karya, tercatat 11 paket pekerjaan senilai lebih dari Rp2,006 miliar, yang didominasi pengembangan jaringan air bersih, penyusunan DED, serta studi kelayakan SPAM di Kota Kupang dan sejumlah kabupaten seperti Sikka, Malaka, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Nagekeo.
Program ini diarahkan ke wilayah prioritas penanganan stunting dan kemiskinan.
Di bidang penataan ruang, sosialisasi regulasi dan pedoman teknis RTRW digelar dalam klaster Timor, Sumba, dan Flores, untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menyusun dan membahas rencana tata ruang, termasuk fasilitasi RTRW di Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao.
Sementara itu, Bidang Bina Konstruksi memperkuat pengawasan tertib jasa konstruksi lintas daerah terhadap 22 paket pekerjaan dengan progres awal 12,73 persen, dilengkapi dengan FGD serta program sertifikasi tenaga ahli jenjang 7 guna meningkatkan kompetensi SDM konstruksi lokal.
Di sektor perumahan dan kawasan permukiman, penyaluran bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) telah terealisasi penuh, dan kini diperkuat dengan penyusunan Naskah Akademik RP3KP sebagai peta jalan pembangunan permukiman jangka menengah dan panjang.
“Seluruh kebijakan infrastruktur 2025 kami rancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas dan daya saing daerah,” tutup Benyamin. (*/BN)
