KUPANG, BN – Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena (Melki Laka Lena) menyampaikan pidato laporan satu tahun pemerintahan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus refleksi atas pelaksanaan pembangunan periode 2025–2030, Jumat (20/2/2026).
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinan difokuskan pada penguatan fondasi kebijakan, penataan tata kelola pemerintahan, serta percepatan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Secara makroekonomi, Gubernur memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT pada 2025 mencapai 5,14 persen. Tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat 17,50 persen atau sekitar 1.031.690 jiwa, turun dari 19,02 persen pada September 2024. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 69,89, inflasi berada di angka 2,40 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada November 2025 tercatat 3,10 persen.
Pemerintah daerah, menurutnya, terus mengupayakan penurunan kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup penguatan ekonomi rakyat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perluasan perlindungan sosial berbasis data sasaran.
Dalam pidato tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa arah pembangunan dijalankan melalui tujuh pilar utama, yaitu ekonomi berkelanjutan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan komunitas, pemerataan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi dan HAM, serta kolaborasi. Pada sektor ekonomi, strategi hilirisasi ditegaskan sebagai prioritas dengan pelaksanaan program One Village One Product yang mencatat 44 produk unggulan dan 190 UMKM binaan.
NTT Mart telah dibentuk di 22 kabupaten/kota sebagai saluran distribusi produk lokal. Di sektor kelautan, kontribusi subsektor tuna, cakalang, dan tongkol mencapai 15,31 persen dari total produksi perikanan.
Di bidang pertanian, produktivitas padi meningkat dari 4,19 ton per hektare pada 2024 menjadi 4,56 ton per hektare pada 2025. Produksi jagung juga mengalami peningkatan. Pada sektor peternakan, populasi sapi tercatat 622.276 ekor pada 2025, disertai peningkatan populasi kerbau dan kuda.
Pemerintah, menurut Gubernur, akan terus mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui penguatan hilirisasi dan dukungan sarana produksi.
Sektor pariwisata turut menunjukkan perkembangan dengan 1.840.488 kunjungan wisatawan sepanjang 2025 atau 143,96 persen dari target.
Kegiatan Tour de EnTeTe sepanjang 1.541 kilometer di wilayah Timor, Sumba, dan Flores dilaporkan memberikan dampak ekonomi sekitar Rp10,21 miliar serta melibatkan sekitar 400 UMKM lokal. Pengembangan desa wisata dan peningkatan kapasitas pelaku lokal terus diperkuat agar manfaat ekonomi lebih merata.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGBM tercatat 20,2 persen pada 2025. Kasus malaria menurun menjadi 4.332 kasus dibandingkan 7.920 kasus pada 2024, sementara kasus kematian akibat rabies turun dari 46 kasus pada 2024 menjadi 30 kasus pada 2025. Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat intervensi lintas sektor dan layanan kesehatan dasar.
Pada bidang pendidikan, 88 titik Sekolah Rakyat telah dibentuk untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Sebanyak 1.124 siswa menerima bantuan pendidikan dan 1.515 guru serta tenaga kependidikan memperoleh insentif. Di sektor ketenagakerjaan, 100.000 pekerja rentan sektor informal telah didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam aspek infrastruktur, pemerintah mengalokasikan Rp96,53 miliar untuk 33 paket pekerjaan jalan pada 2025 dengan capaian panjang jalan mantap 1.873,99 kilometer. Sebanyak 450 kepala keluarga di enam kabupaten menerima sambungan meteran listrik.
Dalam tata kelola pemerintahan, Pemprov NTT memperoleh kualifikasi “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 93,30, serta seluruh 429 pengaduan masyarakat yang masuk melalui layanan publik telah ditindaklanjuti.
Mengakhiri penyampaiannya di Sidang Paripurna, Gubernur menegaskan bahwa capaian tahun pertama merupakan fondasi awal untuk percepatan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, komunitas, dan diaspora dalam mendorong kemajuan NTT secara berkelanjutan.
Hadir dalam Sidang Paripurna tersebut Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Forkopimda NTT, serta tamu undangan dari berbagai unsur.(*/BN)
