KUPANG, BN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar diskusi publik pemaparan hasil survei kepuasan masyarakat atas satu tahun kepemimpinan Melki–Johni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Forum yang berlangsung di Aula El Tari Kupang, Jumat (20/2/2026), itu menjadi ruang evaluasi terbuka atas capaian tahun pertama pemerintahan sekaligus penajaman arah kebijakan ke depan.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, diskusi publik adalah wujud komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data.
“Hasil survei ini bukan untuk dipuja-puji. Sampaikan apa adanya. Ini harus menjadi potret yang bisa dibedah bersama sebagai bahan evaluasi dan perbaikan,” tegasnya.
Survei yang dipaparkan oleh Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Melki–Johni mencapai 80,05 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif, namun pemerintah diminta tidak terlena dan tetap fokus pada pekerjaan rumah yang masih besar.
Dalam pemaparannya, Melki menyebut pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2025 mencapai 5,14 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara makro, angka tersebut menggambarkan pergerakan ekonomi yang semakin dinamis.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan agregat belum tentu identik dengan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, Pemprov NTT mengarahkan kebijakan pada penguatan ekonomi rakyat.
Strateginya antara lain melalui pengembangan program One Village One Product (OVOP), pemberdayaan UMKM, optimalisasi belanja pemerintah untuk produk lokal, serta pembentukan NTT Mart sebagai simpul distribusi produk unggulan daerah.
Data kemiskinan juga menunjukkan tren menurun. Berdasarkan rilis September 2025, persentase penduduk miskin berada di angka 17,50 persen atau sekitar 1.031.690 jiwa, turun dari 19,02 persen pada September 2024. Penurunan tersebut didorong oleh penguatan bantuan sosial, membaiknya harga komoditas, meningkatnya aktivitas ekonomi desa, serta stabilitas inflasi pangan.
Meski begitu, Melki menegaskan tantangan belum selesai. Lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi. Penanganan kemiskinan, katanya, tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi harus terintegrasi lintas sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga tata kelola pemerintahan dengan pendekatan berbasis data keluarga sasaran.
Selain isu ekonomi, pemerintah juga memberi perhatian serius pada penanganan stunting dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melakukan evaluasi kebijakan menyusul dinamika yang terjadi di sejumlah daerah.
Bagi Melki, capaian survei kepuasan 80,05 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,14 persen bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk bekerja lebih keras.
“Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada berkurangnya kemiskinan, dan pengurangan kemiskinan harus bermuara pada peningkatan martabat manusia Nusa Tenggara Timur,” tegasnya. (*/BN)
