BETUN, berandanusantara.com – Program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) rupanya menjadi perhatian tersendiri Bank Nusa Tenggara Timur (Bank NTT). Program unggulan pemerintah kabupaten Malaka itu diapresiasi bank NTT melalui bantuan berupa 50 sumur bor dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Bantuan tersebut diberikan pada Maret 2017, belum lama ini. Selain 50 sumur bor, bank NTT juga memberikan 2 unit kendaraan roda tiga, guna memperlancar pengembanganh pertanian di kabupaten yang masih seumur jagung itu.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Bank NTT, Eduardus Bria Seran, yang diterima oleh Bupati Malaka, Stef Bria Seran Di Betun. Eduardus Bria Seran mengatakan, dana CSR merupakan bentuk kepedulian bank NTT terhadap warga malaka sekaligus mendukung program revolusi pertanian malaka.
Total nilai CSR yang diberikan hampir mencapai 100 juta. CSR tidak hanya diberikan kepada warga malaka saja tetapi kepada seluruh kabupaten di mana bank NTT berada. Kedepannya sesuai dengan keputusan para pemegang saham, pemberian CSR akan dikomunikasikan dengan pimpinan daerah. Hal ini dimaksud agar CSR yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di daerah dan pimpinan daerah mengetahui jika bank NTT sudah berbuat untuk rakyat di daerahnya.
“Kita berharap bantuan sumur bor bisa membantu menyukseskan program revolusi pertanian malaka dan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Kita juga mengajak seluruh masyarakat malaka untuk menjadi nasabah Bank NTT karena Bank NTT adalah bank daerah yang merupakan milik masyarakat NTT,” ujar Eduardus didampingi oleh kepala cabang Bank NTT Cabang Betun Johanis L. Praing.
Sementara itu Bupati Malaka, Stef Bria Seran yang menerima bantuan tersebut dalam sambutannya menjelaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pertanian tetap melayani masyarakat melalui program pengolahan lahan kepada masyarakat secara gratis. Secara teknis, dinas pertanian akan mengolah lahan dengan dua cara yakni dibagian dataran pada tanah isi akan dilakukan pengolahan lahan kering dengan menggunakan traktor besar yang disediakan pemerintah.
Sementara di wilayah pegunungan yang berbatuan dan tidak bisa diolah dengan traktor maka pemerintah akan terapkan TOT dengan cara menyiapkan herbisida untuk masyarakat melalui program di Dinas Pertanian. Untuk sementara, Dinas Pertanian bersama camat dan kepala desa serta petugas pertanian di setiap kecamatan dan desa, sementara melakukan pemetaan lahan pertanian dimaksud untuk diintervensi melalui program pemerintah.
“Petugas kita lagi bekerja di lapangan dan dari sana kita bisa mengetahui potensi luas lahan yang mau diolah baik lahan kering maupun lahan basah. Dari data yang ada kita akan mengkaji dan melakukan pemetaan luas lahan yang akan diolah pemerintah di berbagai kecamatan,” tuturnya.
Khususnya untuk kegiatan revolusi pertanian yang menggunakan metode OFOP yang didampingi tim ahli Undana semua lahan sudah siap dan tinggal action di lapangan dengan memperhatikan kondisi alam. Pengolahan lahannya menunggu kondisi lahannya kering, agar dalam pengelolaan lahan bisa baik dan tidak becek.
Dalam pelaksanaan kegiatan revolusi pertanian, khususnya pengolahan lahan dengan traktor, pemerintah sudah menyiapkan sarana traktor besar sebanyak 9 unit dan jumlah itu termasuk pengadaan traktor besar sebanyak dua unit melalui APBD Malaka tahun 2016. Dalam tahun 2017, dinas Pertanian merencanakan mengusulkan 15 Unit traktor lahan kering.
Sementara untuk traktor lahan basah, total traktor yang ada sebanyak 100 untit. Tahun 2015 pemerintah mengadakan 50 unit hand traktor dan tahun 2016 pemerintah juga sudah megalokasikan anggaran untuk pengadaan hand traktor sebanyak 50 unit sehingga totalnya sudah 100 unit.
Yang jelasnya, mengenai jumlah traktor lahan kering dan lahan basah menurutnya, kedepan akan diadakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan luas lahan yang perlu diolah dan ketersediaan anggaran daerah. Itu kewenangan dan kebijakan Bupati Malaka untuk menentukan banyaknya jumlah traktor yang mau diadakan yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang diolah dan anggaran daerah. Itu ranah kebijakan dan menjadi kewenangan Bupati. Dinas pertanian sebagai dinas teknis siap mengamankan kebijakan Bupati untuk merealisasikan kegiatan revolusi pertanian yang dicanangkan pemerintah.
Untuk mendukung pelaksanaan revolusi pertanian, pemkab telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2016 untuk pengadaan itik sebanyak 16.000 ekor itik dan 2.000 ekor kambing yang sementara diproses tender di ULP. Ketika ditanya wartawan terkait ketersediaan jalan untuk memperlancar akses dan kegiatan pertanian, kadis Yustinus mengatakan dalam tahun 2016 pemerintah melalui Dinas Pertanian sudah mengalokasikan anggaran untuk pengerjaan Jalan Usaha Tani pada sepuluh titik yang tersebar di sepuluh desa di Kabupaten Malaka, yang sementara diproses dan dikerjakan dalam tahun ini. (adv/am/fnt)
