KUPANG, berandanusantara.com – Komite Remunirasi dan Nominasi (KRN) akan memproses ulang Direksi dan Komisaris seluruhnya di PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT).
Hal ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank NTT, yang digelar di kantor pusat Bank NTT, jalan W J Lalamentik pada Rabu (28/11/2018). Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat selaku Pemegang Saham Pengendali langsung memimpin RUPSLB tersebut.
Gubernur Laiskodat mendedline KRN agar proses jabatan Direksi dan Komisaris bisa selesai pada bulan Desember 2018 ini. “Supaya tahun depan Direksi dan Komisaris sudah bisa mulai bekerja,” ujar Viktor kepada Wartawan usai RUPS-LB.
Untuk calon Direksi dan Komisaris, Gubernur NTT menegaskan, siapapun baik dari dalam maupun luar Bank NTT bisa mengikuti proses ini, asalkan memiliki kemampuan dan kompetensi membangun Bank NTT. Selain itu, prosesnya pun harus sesuai aturan yang berlaku.
“Setelah semua proses dilakukan, kami akan panggil KRN untuk menyamakan persepsi membangun Bank NTT, selanjutnya baru diteruskan ke OJK untuk diproses lebih lanjut,” katanya.
Selain proses ulang Direksi dan Komisaris, dalam RUPSLB tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan diantaranya; tahun 2019 Direksi yang baru harus mendapatkan laba sebesar Rp 500 miliar, tahun 2020 Bank NTT harus jadi Bank Devisa dan tahun 2023 sudah harus go publik. (AM/NtS)
