KUPANG, berandusantara.com – Anggota Komisi III DPRD NTT, Leonardus Lelo meminta agar dalam hal penempatan personil untuk menduduki sebuah jabatan. Hal ini diungkapkannya ketika ditemui di gedung DPRD NTT, belum lama ini.
Politisi partai Demokrat ini juga menyoroti tentang pengangkatan Bily Tjoanda sebagai Kepala Divisi Kredit di Bank NTT. Menurutnya, tidak akan menjadi masalah kalau figur yang diangkat, atau diimpor dari luar bisa membawa perubahan di Bank NTT.
“Ini artinya kapasitas figur yang harus diperhatikan, bukan kepentingan tertentu. Dan sudah tentu yang tahu tentang Bily Tjoanda adalah Direksi dan Komisaris,” ungkap mantan Dosen Fisip Unwira Kupang ini.
Leonardus Lelo juga mengatakan, karena pengangkatan pejabat di lingkup Bank NTT merupakan kewenangan manajemen–yakni Direksi dan Komisaris, maka apabila dalam perjalanannya terjadi masalah mereka pun harus bisa bertanggung jawab.
“Pastinya kami (DPRD) akan meminta pertanggungjaaaban dari mereka. Kami pun akan terus mengawasi apa yang mereka kerjakan,” katanya.
Sebelumnya, Mantan Dirut Bank NTT, Amos Corputy yang dimintai komentarnya belum lama ini mengatakan, “impor” jabatan di Bank NTT itu sah-sah saja. Menurutnya, undang-undang Perseroan memungkinkan untuk siapa saja bisa menduduki posisi apa saja.
Dijelaskan Amos, soal “impor” pejabat memang sebelum-sebelumnya juga pernah dilakukan. Sebut saja, Daniel Tagu Dedo (Bukopin) yang pernah menduduki posisi Direktur Utama, Beny Pellu (Bukopin), Alo Geong (BNI), serta Tohap Marbun (Bukopin).
“Masuknya mereka (pejabat dari luar) sebetulnya untuk merubah budaya kerja di Bank NTT,” ujar Amos.
Namun, yang ditekankan Amos adalah figur yang dipanggil untuk menduduki jabatan–apalagi jabatan penting haruslah dipelajari rekam jejaknya mulai dari pengalaman kerjanya, latar belakang pendidikan, memiliki sertifikat manajemen resiko minimal level 3 ke atas, serta syrat lainnya.
“Artinya bukan sekadar mengangkat orang dengan begitu saja, tetapi harus tahu latar belakang orang tersebut,” ungkap Amos yang juga merupakan pemegang saham seri B di Bank NTT itu.
Menyoal diangkatnya Bily Tjoanda sebagai Kepala Divisi Kredit, Amos mengatakan itu merupakan kebijakan Direksi. Meski demikian, Amos menekankan bahwa yang harusnya menduduki posisi di bagian kredit haruslah orang yang paling teliti–apalagi kredit adalah bagian sensitif dalam bank.
“Yang bersangkutan (Bily) sudah menunjukan langkah awal yang salah. Karena untuk tanda tangan pakta integritas saja tidak teliti, tidak perhatikan namanya di mana. Padahal harusnya orang kredit adalah orang yang harusnya paling teliti,” tegas Amos.
Pejabat ‘Special Hire’
Dirut Bank NTT, Izhak Eduard Rihi yang dikonfirmasi melalui pesan whatsapp menjelaskan, masuknya Bily Tjoanda sebagai Kepala Divisi Kredit karena ada penerimaan ‘special hire’ yang merupakan tenaga siap pakai dari bank lain.
Menurut Izhak, hal yang sama juga pernah dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumya. Sesuai ketentuan, kata Izhak, juga diperkenankan dengan kriteria utama adalah kemampuan di bidang perbankan dan kompentensi lain sesuai kebutuhan bank.
“Jadi bisa diambil dari bank nasional atau bank swasta lainnya,” ungkap mantan Kepala Divisi Kualitas Layanan Bank NTT ini.
Kepala Divisi SDM Bank NTT, Steven Mesakh menjelaskan, pengangkatan Bily Tjoanda sudah sesuai aturan pedoman SDM di Bank NTT. Menurutnya, Bily direkrut melalui ikatan kerja ‘special hire’ dan langsung diangkat sebagai pegawai tetap.
“Yang bersangkutan (Bily Tjoanda) memiliki sertifikat manajemen resiko level 4,” ungkap Steven.
Ditanya apakah tidak ada karyawan organik Bank NTT yang memenuhi kriteria untuk menduduki posisi Kepala Divisi Kredit, sehingga harus ‘diimpor’ dari luar, Steven menjelaskan, itu dipertimbangkan sesuai kompetensi, pengalaman dan kebutuhan bank.
Saat diminta menunjukan curiculum vitae (CV) atau profil dari Bily Tjoanda, Steven Mesakh menolak. “Tidak mungkin dikasi CVnya,” tegas Steven Mesakh. (*am/bn)
