KUPANG, berandanusantara.com – Pengamat Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona menilai pernyataan Kepala Biro Humas Setda NTT, Marius Jelamu tentang media online di salah satu koran harian sangat cacat pengetahuan (epistemologis).
Karena dari aspek kebenaran, jelas Bataona, isi pernyataan dan makna yang muncul akibat interpretasi atas pernyataan tersebut sangat dangkal kandungan epistemiknya, atau tidak ilmiah dan tidak berbasis data.
“Bagi saya jika dicerna secara mendalam maka pernyataan Karo Humas itu pertama-tama, mengandung cacat epistemologis yang begitu mendasar,” jelas Bataona melalui pesan whatsapp, Senin (24/06/2019).
Menurut dia, ketika seorang Karo yang adalah jubir Gubernur mengeluarkan sebuah pernyataan penting ke ruang publik, maka yang harus dia pahami adalah dampaknya.
Dia melanjutkan, pernyataan yang tanpa didukung oleh data empirik atau tidak berdasarkan studi ilmiah dengan indikator yang jelas sumber kebenarannya, justru bisa menjadi sumber berita yang menyesatkan publik.
Atau dengan kata lain, pernyataan yang basis argumentasinya dangkal justru bisa berbahaya bagi diskursus yang sehat di ruang publik maya seperti, facebook dann twiter. “Bagi saya, pernyataan tersebut bisa memancing sesat pikir berjemaah di level publik bahwa media online di NTT itu tidak berkualitas,” jelasnya.
Padahal, kata Bataona, bicara tentang mutu dan kualitas media, itu ada teori dan paradigma kajiannya. Dengan nama kajian media dan metodologinya bisa berupa kajian framing, analisis isi, kajian analisis wacana, atau kajian kritis tentang ideologi media.
“Jadi Karo seharusnya melakukan studi dengan Perguruan Tinggi baru hasilnya diumumkan tentang keberadaan media online di NTT,” Tegasnya.
Bataona juga mengingatkan, untuk mencegah hoax dan gaduh akibat salah bicara, apalagi salah persepsi tentang kinerja pemerintah adalah tugas Karo Humas. Membuang waktu dengan mencari konfrontasi terbuka dengan pekerja Media Online, menurut Bataona adalah sebuah kekeliruan mendasar.
“Justru media apapun harus dirangkul dan dijadikan mitra pemerintah. Saya kira demorkasi yang sehat dn bermutu di NTT justru sngt membutuhkan partisipasi media tanpa adanya hierarki dan diskriminasi terhadap pekerja media dan jenis media,” katanya.
Sementara itu, di hadapan puluhan Wartawan Media Online yang mengklarifikasi pernyataannya tersebut justru mengakui jika pernyataan yang dilansir salah satu Koran Harian tidak seperti itu.
“Saya tidak bermaksud melecehkan. Saya waktu itu berkomentar dalam perspektif saya sebagai pembaca,” ungkap dia.
Mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan NTT itu akhirnya menyampaikan permohonan maafnya kepada semua Wartawan Media Online di NTT.
“Saya mohon maaf jika pernyataan saya membuat teman-teman terusik,” ungkapnya. (LN/IK)
