JAYAPURA, BN – Pos Indonesia memastikan proses pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2023 di Provinsi Papua berjalan lancar tanpa kendala.
Sebagai pihak yang diamanahi oleh pemerintah dalam menyalurkan program yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Pos Indonesia bersama dengan Bulog berkomitmen mendistribusikan bantuan beras ke 422.238 Penerima Bantuan Pangan (PBP) pada sejumlah kecamatan dan desa di Provinsi Papua tepat sasaran.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana atau akrab disapa Ana, saat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 153 PBP di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Jumat (28/4/2023). Ana mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan memastikan distribusi beras di Provinsi Papua tersalurkan tepat waktu.
“Secara keseluruhan, total beras yang akan kami salurkan sebanyak 165 ton untuk 16.536 PBP di Kota Jayapura. Kami yakin, dengan dukungan dari armada serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang kami miliki, bantuan beras sebesar 10 kilogram kepada tiap keluarga akan terdistribusi sesuai jadwal dan tepat sasaran by name by address,” ujar Ana.
Saat ini, Pos Indonesia menyediakan sekitar 7.769 armada angkutan serta 18.173 SDM di seluruh Indonesia guna mendukung proses distribusi bantuan CBP tersalurkan secara maksimal. Menurut Ana, seluruh armada serta SDM di lapangan bekerja secara optimal demi tercapainya target penyaluran bantuan yang telah berlangsung sejak Maret 2023 dan terjadwal selesai Mei 2023.
Adapun proses pendistribusian beras yang dilakukan oleh Pos Indonesia kepada para PBP diawali dengan mengambil bantuan beras tersebut dari Gudang Bulog. Setelah tiba di titik penyerahan bantuan pangan, Pos Indonesia menyalurkan ke tiap PBP sesuai nama dan alamat yang tertera sesuai data dari Kementerian Sosial.
Sebagai informasi, Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah 2023 diberikan kepada 21.353 juta PBP. Pos Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan sekitar 130 ribu ton beras kepada lebih dari 13 juta PBP di 18 Provinsi Indonesia.
