KUPANG, BN — Program Bangun Karya, hasil kolaborasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bentoel Group, resmi berakhir yang ditandai dengan acara penutupan di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Rabu (4/6/2025).
Selama setahun pelaksanaan sejak diluncurkan pada Mei 2024, program ini memberi dampak nyata bagi 10 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan olahan, kosmetik, dan obat tradisional. Ke-10 UMKM tersebut berasal dari empat daerah prioritas: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Alor.
Salah satu capaian utama program adalah pendirian rumah produksi sesuai standar Good Manufacturing Practices (GMP) yang mempercepat proses perizinan di BPOM. Tak hanya itu, lebih dari 300 warga dan pelaku usaha mikro telah mendapatkan edukasi soal praktik produksi yang baik.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini menjadi bukti kekuatan kolaborasi antar sektor dalam menjawab tantangan lokal.
“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kita bisa membangun daya saing dari desa, dari pelaku usaha kecil. Ini sejalan dengan semangat One Village, One Product (OVOP) yang baru saja kami luncurkan,” ujarnya.
Dari sisi regulator, Kepala BPOM RI, Irjen Pol. Dr. Jayadi, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendampingi pelaku usaha lokal agar legalitas usaha juga menjamin kualitas produk.
“Legalitas bukan semata soal izin, tapi perlindungan konsumen. BPOM sangat mendukung UMKM untuk tumbuh dengan tetap menjunjung standar keamanan produk,” katanya.
Bentoel Group, sebagai mitra utama, menilai keberhasilan program ini sebagai bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan ekonomi inklusif. Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group, Dian Widyanarti, menyampaikan bahwa UMKM daerah seperti di NTT perlu akses dan fasilitas yang setara untuk berkembang.
“Kami tidak hanya ingin mendidik, tapi juga membekali mereka secara langsung. Termasuk pendampingan pembangunan fasilitas produksi sesuai standar BPOM,” jelasnya.
Ia juga berharap dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan industri tembakau, yang menurutnya punya kontribusi penting dalam penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja. (*/BN)
