KUPANG, BN – Forum Advokasi Kebijakan Publik yang digelar oleh HIMAPRO IAP FISIP Undana di Restoran Suba Suka Kupang, Sabtu (6/12/2025), merilis hasil Survei Kepuasan Publik 2025, yang mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo dan Serena Cosgrova Francis, pada tahun pertama masa jabatan.
Survei tersebut mencatat nilai kepuasan 80,10 dan kepercayaan publik hingga 84 pada beberapa kecamatan, menandakan legitimasi sosial yang menguat serta penerimaan publik terhadap arah baru kepemimpinan Kota Kupang.
Dimensi kinerja yang dinilai unggul meliputi komunikasi publik (81,65), kemampuan penyelesaian masalah (80,48), serta responsivitas birokrasi (79–82), menunjukkan bahwa publik merasakan kehadiran pemimpin yang terbuka, responsif, dan cepat dalam mengambil langkah taktis. Sebanyak 65,28 persen responden tidak menyebutkan kelemahan kepemimpinan, sebuah catatan penting yang jarang muncul dalam survei daerah dengan tantangan struktural yang tinggi.
Meski demikian, persoalan sampah, air bersih, infrastruktur dasar, drainase, serta persoalan internal seperti SOP dan koordinasi antar-OPD tetap menjadi isu dominan yang dikeluhkan masyarakat.
Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa warga menilai masalah tersebut sebagai persoalan warisan lama yang bersifat struktural, bukan akibat kebijakan pada tahun pertama pemerintahan. Hal ini membuat Kota Kupang dinilai berada di atas tren nasional untuk kota-kota dengan beban persoalan serupa, terutama dalam hal capaian kepuasan publik dan laju reformasi birokrasi.
Para peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undana yakni Dr. I Putu Yoga Pradana dan Dr. Laurensius Sayirani menegaskan bahwa nilai 80,10 tersebut berada di atas rata-rata kota setara dan menjadi fondasi penting untuk percepatan pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
Dr. I Putu Yoga Pradana menegaskan bahwa survei melibatkan 576 responden dari enam kecamatan, dengan fokus pada indikator trust, responsiveness, akuntabilitas, dan tingkat kepuasan publik.
Sementara itu, Dr. Laurensius menilai bahwa kepuasan publik meningkat karena efektivitas komunikasi pemerintah dan keterbukaan dalam merespons kritik serta keluhan masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan yang responsif harus selalu dibarengi akuntabilitas agar legitimasi publik tetap terjaga.
Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kota Kupang kini bersiap memasuki fase percepatan pembangunan dengan menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar, digitalisasi pelayanan publik, penguatan koordinasi antar-OPD, serta penataan sistem persampahan dan air bersih.
Pemerintah juga mulai mengimplementasikan tata kelola berbasis data (evidence-based governance) sebagai strategi untuk memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Survei ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk melanjutkan arah baru, ritme baru, dan energi baru yang mulai dirasakan sebagian besar masyarakat Kota Kupang. (*/BN)
