KUPANG, BN – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Winston Rondo, menyoroti dua persoalan utama yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT terkait pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, Senin (11/8/2025).
Isu pertama adalah penahanan ijazah siswa SMA/SMK karena tunggakan dana komite sekolah. Menurut Winston, terdapat sinyalemen sekitar 11 ribu hingga puluhan ribu ijazah yang tertahan akibat siswa atau alumni belum melunasi iuran tersebut. Dengan total 1.028 sekolah di NTT, potensi pungutan ini dinilai sangat besar dan bahkan telah menjadi sorotan anggota DPR RI.
“Komisi V meminta agar dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Dana Pungutan Masyarakat dimasukkan pasal khusus yang mengatur bahwa tunggakan dana komite bagi siswa yang ijazahnya tertahan harus diputihkan dan dianggap lunas. Sekolah wajib menyerahkan ijazah tanpa alasan apa pun, supaya alumni bisa melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan,” tegas Winston di Gedung DPRD NTT.
Ia juga berharap Pergub tersebut berlaku surut sehingga hambatan administratif bagi siswa dapat dihapuskan.
Isu kedua yang disoroti adalah pengelolaan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Flobamora Kupang, termasuk kinerja kepala sekolahnya. SKO dikenal sebagai sekolah elit pencetak talenta olahraga terbaik, namun belakangan menuai kritik publik akibat pemberhentian sejumlah siswa berprestasi.
“Kami mendapat laporan ada atlet taekwondo berprestasi yang dikeluarkan dari sekolah. Kalau persoalannya absensi atau akademik, seharusnya dipanggil dan dibina, bukan langsung diberhentikan. SKO ini pusat pembinaan karakter dan prestasi, jadi jangan cepat-cepat mengeluarkan siswa,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang itu.
Winston menegaskan, SKO seharusnya menjadi garda terdepan pembinaan atlet menuju PON 2028. Karena itu, Komisi V mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT melakukan evaluasi menyeluruh agar sekolah ini lebih fokus pada peningkatan prestasi ketimbang menciptakan masalah. (*/BN)
