KUPANG, BN – Bank NTT menegaskan komitmennya dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Program Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP yang digelar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kupang, Rabu (3/12/2025).
Kepala Divisi Kredit Menengah dan Komersil Bank NTT, Soleman Bisilisin, menjelaskan bahwa Bank NTT telah berperan dalam pembiayaan KPR FLPP sejak 2018. Hingga kini, tercatat 2.042 unit rumah berhasil dibiayai dengan total nilai lebih dari Rp201 miliar.
Pada tahun 2025, Bank NTT mendapat kuota pembiayaan 300 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 243 unit telah terealisasi, sementara 7 unit tengah memasuki tahap akad kredit. Dengan demikian, tersisa 40 unit yang masih perlu dipenuhi untuk mencapai target tahun ini.
Soleman menambahkan, proses pengajuan KPR FLPP di Bank NTT relatif lebih cepat, terutama yang berprofesi sebagai ASN. “Karena gaji calon debitur masuk melalui Bank NTT, proses verifikasi menjadi lebih mudah dan efisien. Yang terpenting, dari sisi developer, unit rumahnya harus ready,” jelasnya. Ia optimistis target pembiayaan dapat tercapai dengan dukungan para pengembang perumahan di daerah.
Asisten I Setda Kabupaten Kupang, Guntur Taopan, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa persoalan perumahan menjadi salah satu perhatian utama Bupati Kupang.
Menurutnya, penataan pemukiman merupakan langkah dasar dalam menata kota. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang menjajaki skema pengadaan rumah bagi ASN melalui tunjangan kesejahteraan. “Kreditnya bisa lewat Bank NTT. Kalau lewat Bank NTT pasti aman,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan Non Pemerintah BP Tapera, Budi Santoso, menyampaikan bahwa sosialisasi di Kabupaten Kupang merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya digelar di Pemerintah Provinsi NTT.
Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai, yakni memastikan informasi mengenai pembiayaan FLPP tersampaikan secara luas serta mendorong peningkatan realisasi agar sejalan dengan target pemerintah.
“Realisasi harus meningkat. Ini sesuai dengan harapan Presiden untuk mencapai pembiayaan 3 juta rumah,” kata Budi.
Ia menambahkan, BP Tapera juga tengah menggali masukan dari masyarakat terkait peluang perluasan akses pembiayaan, termasuk opsi pembangunan rumah di atas tanah milik sendiri, bukan hanya pembelian rumah siap huni melalui skema KPR. (*/BN)
