KUPANG, BN – Transformasi Bank NTT menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) diyakini akan memperkuat perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Optimisme tersebut disampaikan Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, kepada awak media usai Rapat Paripurna DPRD NTT, Kamis (9/4/2026). Ia menegaskan, perubahan status ini akan mengarahkan seluruh aktivitas pembiayaan agar lebih terfokus pada pembangunan di wilayah NTT.
Menurut Charlie, status sebagai Perseroda menjadi pembeda utama dibandingkan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki ruang ekspansi lintas daerah. Dengan identitas sebagai badan usaha milik daerah, Bank NTT kini lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal.
Dari sisi operasional, Charlie memastikan tidak ada kendala signifikan. Komposisi saham yang mayoritas—sekitar 51 persen—dikuasai pemerintah daerah dinilai semakin memperkuat arah kebijakan bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT.
Pandangan serupa disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Ia menilai perubahan status ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Menurutnya, Bank NTT diharapkan menjadi lebih adaptif, transparan, dan mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi ke depan.
Ia juga menekankan pentingnya peran Bank NTT dalam mendukung pembangunan daerah, memperbaiki tata kelola keuangan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, terutama pada sisi regulasi agar selaras dengan target pembangunan pemerintah daerah.
Dalam rapat pandangan akhir fraksi di DPRD Provinsi NTT, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap perubahan status hukum Bank NTT menjadi Perseroda. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting, terutama terkait penguatan tata kelola, transparansi, dan optimalisasi peran bank dalam pembangunan ekonomi daerah.
Perubahan status ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Bank NTT untuk semakin berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. (*/BN)
