KUPANG, BN – Bupati pertama Kabupaten Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat, bukan hanya dinikmati segelintir elite maupun pejabat.
Hal itu disampaikan Marthen saat meninjau peternakan ayam yang dikembangkan bersama warga. Menurutnya, pengembangan usaha peternakan tersebut tidak semata berorientasi bisnis, tetapi menjadi bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui program MBG.
“Program MBG ini sangat besar manfaatnya. Bukan hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, dan menghidupkan ekonomi rakyat,” ujar Marthen, Selasa (12/5/2026).
Ia menyebut anggaran MBG yang masuk ke Nusa Tenggara Timur diperkirakan mencapai Rp8 hingga Rp9 triliun setiap tahun. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif menyiapkan masyarakat lokal agar mampu menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG.
Menurut Marthen, dapur MBG hanya berfungsi mengolah dan mendistribusikan makanan. Sementara bahan baku seperti sayuran, buah, telur, ikan, hingga daging seharusnya berasal dari petani, nelayan, dan peternak lokal.
“Harapan Presiden jelas, bahan baku harus dibeli dari masyarakat sekitar supaya ekonomi daerah ikut bergerak,” katanya.
Namun, ia mengaku prihatin karena mulai muncul indikasi pengelolaan dapur MBG dikuasai kelompok tertentu, termasuk oknum pejabat dan pemilik modal besar. Ia mengingatkan agar seluruh rantai distribusi tidak dimonopoli sehingga masyarakat kecil kehilangan peluang.
“Jangan sampai pejabat menguasai semuanya, dari meja sampai dapur. Kalau begitu, masyarakat kecil hanya jadi penonton,” tegasnya.
Marthen juga menyoroti masuknya suplai ayam beku dari luar daerah untuk kebutuhan dapur MBG. Menurutnya, kondisi itu membuat peternak lokal khawatir hasil ternak mereka tidak terserap pasar.
Ia menilai, jika bahan baku terus didatangkan dari luar NTT, maka uang program MBG justru mengalir keluar daerah dan tidak memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat setempat.
“Kalau uang MBG terus dibawa keluar daerah demi kepentingan kelompok tertentu, ekonomi NTT tidak akan berkembang karena uangnya tidak berputar di sini,” ujarnya.
Karena itu, Marthen meminta seluruh pihak membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok MBG tanpa monopoli maupun intervensi kekuasaan.
“Program ini harus menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk satu kelompok. Presiden sudah membuat program yang baik dan manfaatnya harus dirasakan petani, nelayan, dan peternak,” katanya.
Ia optimistis masyarakat NTT mampu memenuhi kebutuhan pangan MBG apabila mendapat dukungan dan pendampingan yang serius. Bahkan, ia mendorong pemerintah menggandeng fakultas peternakan dan lembaga pendidikan guna memperkuat kapasitas peternak lokal.
“Beternak ayam bukan sesuatu yang sulit. Kalau masyarakat didampingi dengan baik, kebutuhan MBG pasti bisa dipenuhi dari daerah sendiri,” pungkasnya. (*/BN)
