KUPANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Nusa Tenggara Timur ikut menyoroti polemik yang terjadi di tubuh KSP Kopdit Swasti Sari.
Dinamika dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hingga isu tata kelola organisasi dinilai menjadi sinyal serius terhadap kondisi demokrasi koperasi.
Koordinator Daerah BEM Nusantara NTT, Andhy Sanjaya, menegaskan koperasi sejatinya dibentuk sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menggantungkan harapan pada sistem berbasis solidaritas dan gotong royong.
Menurutnya, seluruh proses dalam koperasi harus berjalan dengan menjunjung prinsip demokrasi, transparansi, kejujuran, dan keberpihakan kepada anggota, bukan hanya melayani kepentingan kelompok tertentu.
“Setiap mekanisme dalam koperasi wajib berpijak pada kepentingan anggota. Jangan sampai koperasi kehilangan roh perjuangannya sebagai lembaga ekonomi rakyat,” ujar Andhy kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).
Ia menilai sejumlah persoalan yang mencuat, mulai dari dugaan pengondisian forum, pembatasan hak bicara anggota, hingga polemik terkait komitmen dan mekanisme pemilihan pengurus, menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola organisasi.
BEM Nusantara NTT menilai, apabila benar terdapat langkah-langkah yang bertentangan dengan mekanisme organisasi dan komitmen awal, maka kondisi tersebut menjadi kemunduran bagi demokrasi koperasi.
“Koperasi tidak boleh dijalankan secara tertutup dan elitis. Yang dipertaruhkan bukan hanya posisi pengurus, tetapi juga kepercayaan ribuan anggota yang selama ini menggantungkan harapan ekonomi mereka pada koperasi,” tegasnya.
BEM Nusantara NTT juga meminta seluruh persoalan yang menimbulkan polemik dibuka secara transparan kepada publik maupun anggota koperasi. Mereka mengingatkan agar koperasi yang lahir untuk melindungi masyarakat kecil tidak berubah menjadi ruang kepentingan segelintir elite.
Selain itu, Andhy menegaskan masyarakat ekonomi kecil menjadi pihak yang paling rentan terdampak jika koperasi mengalami krisis integritas dan hilangnya kepercayaan anggota.
“Ketika kepercayaan anggota runtuh, maka stabilitas ekonomi keluarga-keluarga kecil juga ikut terancam karena koperasi selama ini menjadi ruang penyelamatan ekonomi rakyat,” katanya.
Karena itu, BEM Nusantara NTT mendesak agar seluruh proses yang memicu polemik segera dievaluasi secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan perundang-undangan serta prinsip koperasi.
Mereka meminta pengurus, pengawas, dan seluruh pihak terkait menunjukkan tanggung jawab moral demi menjaga marwah koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.
BEM Nusantara NTT memastikan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi, demokrasi, dan perlindungan kepentingan masyarakat kecil di NTT.
“Ketika koperasi mulai menjauh dari suara anggota, maka yang dipertaruhkan bukan hanya organisasi, tetapi masa depan ekonomi rakyat kecil,” tandas Andhy.
Bahkan, BEM Nusantara NTT menyatakan siap turun melakukan aksi apabila polemik tersebut tidak segera diselesaikan.
“Kalau persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, kami siap turun ke jalan sebagai bagian dari kontrol sosial,” pungkasnya. (*/BN)
