KUPANG, BN – Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bukanlah bantuan hibah, melainkan fasilitas kredit bagi pelaku usaha yang harus dimanfaatkan secara produktif serta wajib dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Namanya Kredit Usaha Rakyat, jadi harus untuk usaha. Bukan untuk kebutuhan konsumtif.
Ini bukan bantuan gratis,” tegas Charlie Paulus saat menjadi pembicara dalam forum Diskusi Publik memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, belum lama ini.
Kegiatan diskusi publik tersebut juga dihadiri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang bertindak sebagai keynote speaker. Forum ini mengusung tema “Peran Perbankan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT melalui Kredit Usaha Rakyat.”
Selain itu, hadir pula sejumlah narasumber lain, yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala OJK NTT Yan J.H. Simarmata, serta Pengamat Ekonomi Regional James Adam.
Dalam paparannya, Charlie mengibaratkan KUR sebagai “doping” bagi pelaku usaha kecil agar dapat berkembang lebih cepat dan naik kelas. Meski demikian, ia mengingatkan agar para pelaku usaha tidak bergantung terus-menerus pada fasilitas kredit tersebut.
Menurutnya, pada tahun 2026 Bank NTT mendapatkan alokasi penyaluran KUR sebesar Rp350 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp50 miliar secara khusus dialokasikan bagi pekerja migran asal NTT.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Regional James Adam menilai pengawasan terhadap penyaluran KUR perlu diperkuat agar program tersebut benar-benar tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mengawal implementasi program tersebut di lapangan.
Perkuat Akses KUR bagi UMKM NTT
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong optimalisasi penyaluran KUR dengan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku di sektor perbankan.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan plafon KUR apabila daerah mampu menyerap alokasi yang tersedia secara optimal.
“Kalau KUR yang sudah diberikan melalui perbankan itu habis dan memang dibutuhkan tambahan, pemerintah pusat siap menambah lagi. Kuncinya ada pada penyerapan di daerah,” ujarnya.
Melki menjelaskan, pemerintah daerah dapat membantu mengusulkan calon penerima KUR yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Namun demikian, seluruh proses penilaian tetap harus melalui analisis pihak perbankan.
Ia memperkirakan potensi penyaluran KUR di NTT pada tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp3 triliun apabila seluruh lembaga perbankan mampu bergerak secara optimal.
Gubernur juga mengidentifikasi empat persoalan utama yang dihadapi UMKM di NTT, yakni keterbatasan akses permodalan, kurangnya pendampingan usaha, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan akses pasar.
Untuk memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, Pemerintah Provinsi NTT mendorong pemanfaatan NTT Mart sebagai etalase produk daerah. Saat ini, gerai NTT Mart telah tersebar di 22 kabupaten/kota di wilayah NTT.
(*/BN)
