KUPANG, BN – Upaya menjadikan kawasan pesisir sebagai penggerak ekonomi daerah ditegaskan Wali Kota Kupang, Christian Widodo.
Dalam pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Kantor Gubernur NTT, Rabu (25/2/2026), ia menyampaikan usulan agar Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa ditetapkan sebagai lokasi prioritas Program Kampung Nelayan Merah Putih.
Kedua wilayah tersebut disebut telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan dinyatakan clean and clear setelah diverifikasi tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kami mohon ini bisa menjadi prioritas. Semua persyaratan sudah siap, tinggal dukungan percepatan,” tegas Wali Kota.
Lasiana dinilai memiliki potensi besar dengan sekitar 900 nelayan yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Kawasan seluas kurang lebih 9,3 hektare itu mampu memproduksi hingga 350 ton ikan per tahun. Meski demikian, produktivitas belum maksimal akibat kerusakan sarana tangkap yang terdampak bencana beberapa waktu lalu.
“Kami percaya membangun pesisir berarti membangun masa depan. Laut adalah sumber kehidupan, maka nelayan harus menjadi prioritas kesejahteraan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Kupang, lanjutnya, telah menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan program, baik melalui penyediaan lahan, dukungan regulasi, maupun pendampingan bagi nelayan agar program berjalan berkelanjutan.
“Kami siap bekerja bersama. Ini bukan hanya tentang Kota Kupang, tetapi tentang masa depan nelayan dan keluarga mereka,” tutup Wali Kota.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, langsung menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap dan jajaran untuk menindaklanjuti usulan tersebut, mengingat kesiapan lahan dari pemerintah daerah telah tersedia.
Ia menekankan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat ekonomi pesisir sesuai arahan Presiden.
“Targetnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi kesejahteraan masyarakat. Kawasan pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan berkelanjutan,” tegasnya.
Program percepatan di NTT juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Saat ini, tujuh titik Kampung Nelayan Merah Putih telah berjalan di wilayah NTT, dan perluasan cakupan direncanakan pada 2026.
Selain itu, KKP turut mendorong pengembangan industri garam di Rote dan sejumlah wilayah potensial lain di NTT, dengan target Indonesia menghentikan impor garam pada akhir 2027.
Penguatan budidaya udang modern serta komoditas rumput laut juga diarahkan untuk meningkatkan ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan daerah.
Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap NTT. Ia menilai berbagai program KKP telah memberikan dampak nyata melalui penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. (*/BN)
