KUPANG, BN – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang bersama Forum Guru R3 NTT menolak kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu bagi Guru R3 Tahap I dan menuntut optimalisasi formasi menjadi PPPK Penuh Waktu.
Penolakan dari GMKI Cabang Kupang dan Forum Guru R3 NTT ini melalui aksi demonstrasi pada sejumlah kantor pemerintahan di Kupang pada Kamis (23/1/2025). Aksi ini berakhir di Kantor DPRD Provinsi NTT. Namun, mereka gagal menemui para anggota DPRD lantaran semuanya sedang bertugas ke luar daerah.
Pantauan wartawan, massa aksi tiba di Kantor DPRD NTT sekitar pukul 13.27 WITA menggunakan mobil pikap dengan alat pengeras suara dan membawa bendera GMKI. Seruan tuntutan dan kekecewaan disampaikan secara bergantian di depan gedung DPRD NTT, dengan pengawalan ketat dari aparat Polresta Kupang Kota.
Para demonstran membawa sejumlah spanduk berisi aspirasi mereka, seperti:
“Kerjanya Maksimal Nasibnya Tak Diperhatikan, Semiris Itukah Nasib Guru di Negeri Ini.”
“Tolak Paruh Waktu untuk Guru R3 PPPK.”
“Bilang Guru Itu Pahlawan, Tapi Kapan Dapat Senjatanya, Minimal Kesejahteraan.”
“Hentikan Permainkan Guru, Karena Mereka Bukan Boneka, Mereka Adalah Pejuang Kecerdasan Bangsa.”
Menurut para demonstran, kebijakan PPPK Paruh Waktu dinilai tidak adil dan tidak sebanding dengan upaya para guru R3 yang selama ini bekerja keras mencerdaskan generasi muda.
Namun, massa aksi tidak berhasil bertemu langsung dengan Ketua Komisi V DPRD NTT dan anggota lainnya karena mereka sedang menghadiri kegiatan di luar kantor. Informasi ini disampaikan oleh petugas keamanan kantor, yang diterima dengan rasa kecewa oleh para demonstran.
Kritik terhadap Kebijakan Pendidikan
Melianus, salah satu orator dari GMKI Kupang, dalam orasinya menyebutkan bahwa kebijakan PPPK Paruh Waktu mencerminkan lemahnya pengelolaan kebijakan pendidikan di NTT. Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan guru R3.
“Permasalahan ini terjadi karena kurangnya perhatian dari DPRD NTT terhadap aspirasi masyarakat, khususnya guru R3. Kami meminta DPRD NTT untuk tegas mengafirmasi dan mengontrol data-data informasi ke publik. Transparansi adalah kunci, dan tidak boleh ada data yang ditutupi,” tegas Melianus.
Ia juga mendesak agar DPRD NTT mengevaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) NTT sehingga kebutuhan formasi guru lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Harapan Guru dan Mahasiswa
Aksi ini diakhiri dengan harapan besar dari para demonstran agar pemerintah dan DPRD NTT segera menanggapi tuntutan mereka. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang adil demi kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di NTT.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD NTT maupun Dinas P dan K terkait tuntutan tersebut. (*/BN)