Kefamenanu, berandanusantara.com- Ratusan guru-guru yang murni mengabdi di daerah perbatasan RI-RDTL dan sejumlah desa terpencil di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), secara tegas meminta tunjangan khusus (Tunsus) yang ada saat ini agar segera dihapus. Pasalnya, mereka belum merasa puas dengan prosedur penerimaan Tunsus dan jumlah quota para penerima.
Hal tersebut merupakan pernyataan yang dikemukakan sejumlah Kepala Sekolah dan para guru daerah perbatasan saat sosialisasi bersama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nunpene , Senin (10/6/2014).
Yosef Sila, salah seorang guru asal SMPN Teflasi, Kecamatan Bikomi Utara, kepada berandanusantara.com, secara tegas mengatakan, Tunsus yang ada sebaiknya dihapus saja, karena tidak sesuai dengan prosedur dan quota penerima tunjangan serta terkesan tebang pilih kasih.
“Sebaiknya Tunsus ini dihapus saja. Sosialisasi hari ini terkesan ditutup-tutupi karena tidak ada penjelasan yang obyektif dan memuaskan dari kepala dinas PPO, Vinsensius Saba. Kami meminta kalau bisa oknum pegawai di Dinas PPO khususnya di bagian Tedik dikeluarkan saja agar tidak memutar balikan fakta. Dinas sendiri sudah berjanji melakukan rapat internal untuk selesaikan persoalan ini tapi mana, karena itu Tunsus dihapus saja,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Forum Peduli Perjuangan hak-hak Guru Daerah Khusus, Yohanes D.I Talan mengaku sangat kecewa dengan kinerja dinas PPO kabupaten TTU, khususnya bagian Tenaga Pendidikan (Tendik), karena tidak pernah transparan soal prosedur penerima Tunsus.
“Hasil sosialisasi ini sama saja dan saya pikir mubazir karena tidak ada penjelasan yang tepat sasar dan tidak ada transparansi dari pihak Tendik dalam mengedarkan nama-nama sekolah penerima Tunsus seperti yang tertuang dalam SK Bupati. Selain itu sampai saat ini operator Tendik sendiri belum menyerahkan draf usulan termasuk Dapodik menyangkut Tunsus sampai saat ini juga belum ada,” ungkap Talan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten TTU, Vinsensius Saba, saat dimintai komentarnya mengatakan, nominasi jumlah yang ada tersebut berdasarkan quota yang sudah ditetapkan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat, kata dia, mengisyaratkan agar dilihat juga dari kehidupan ekonomi para guru tersebut. Selain itu, lanjutnya, quota pada tahun 2014 hanya 214, sementara nominasi yang keluar sebanyak 352 sehingga dikurangi
“Sosialisasi ini kan untuk membuka pemahaman karena selama ini teman-teman guru di perbatasan mempertanyakan mengenai tunsus ini sementara quota kita pada tahun 2014 lalu kan hanya 214, jadi ketika nominasi yang sebelumnya keluar sebanyak 352 mereka tidak tau. Dan data nominasi yang keluar berdasarkan daftar orang itu. Inikan bukan hanya di daerah perbatasan tapi juga di daerah terpencil,mereka harus tahu itu,”pungkasnya.
(yulius salu)
