JAKARTA, berandanusantara.com – Dalam dua hari berturut-turut, Presiden Joko Widodo mengundang dua kubu dari Golkar maupun dua kubu dari PPP. Konflik di internal dua partai ini sudah sedemikian parahnya hingga Jokowi harus turun tangan.
Pada Senin (11/1/2016) lalu, Jokowi memanggil dua kubu Golkar ke Istana. Agung Laksono adalah yang pertama kali menemui Jokowi. Agung mengatakan, dirinya ditanya Jokowi perihal penyelesaian konflik yang terjadi di tubuh Golkar. Agung pun menjelaskan kepada Jokowi solusi yang pantas untuk menyelesaikan konflik Golkar itu.
“Saya katakan, Pak, memang salah satu cara yang akan kami tempuh sebagai salah satu cara yang kami pandang cara yang terakhir, cara yang bisa menyelesaikan kepengurusan Partai Golkar yang telah berlangsung lebih dari satu tahun sehingga terbelah dua ini. Terlebih-lebih sekarang setelah dicabutnya SK Menkum HAM, maka terjadi kevakuman kepemimpinan yang resmi,” kata Agung Laksono usai bertemu Jokowi.
Agung mengatakan bahwa saat ini satu-satunya institusi di Golkar yang masih ‘hidup’ yakni Mahkamah Partai. Agung berharap, Mahkamah Partai Golkar bisa segera bersidang dan membuat keputusan untuk mengatasi kekosongan kepengurusan Golkar.
Setelah Agung, gantian Aburizal Bakrie yang diterima oleh Jokowi. Berbeda dengan Agung yang curhat soal masalah di internal Golkar, Ical justru menganggap masalah itu tidak ada. Dengan demikian, Golkar bisa memberi dukungan ke pemerintah.
“Persoalan Golkar sudah selesai, maka barulah kami datang menghadap kepada Bapak Presiden untuk memberikan suatu dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini yang sangat sulit seperti sekarang, khususnya yang dikarenakan masalah-masalah yang terjadi di luar negeri,” kata Ical usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka.
Lagi-lagi, Ical masih berbeda dengan Agung Laksono soal pelaksanaan Munas. Dia menilai tidak ada aturan soal Munas Bersama, sementara Munaslub juga tidak mungkin dilakukan.
Sehari berikutnya yaitu pada Selasa (12/1), gantian dua kubu PPP yang dipanggil oleh Jokowi. Kubu Romahurmuziy menjadi yang lebih dahulu menghadap Jokowi. Dia menegaskan kehadirannya adalah sebagai Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung 2011 beserta Emron Pangkapi yang ditunjuk sebagai Plt Ketum.
“Tadi malam diputuskan menjadi Plt Ketum PPP dengan tugas pokok menyelenggarakan Muktamar islah yang pesertanya seluruh kader partai Muktamar Surabaya dan kader Muktamar Jakarta. Oleh karena itu kami laporkan Muktamar islah ini dan telah mendapat restu insya Allah diselenggarakan selambatnya 2 x 14 hari terhitung hari ini,” ujar Emron usai pertemuan di Istana Merdeka.
Hal berbeda disampaikan oleh Djan Faridz yang menemui Jokowi setelah Kubu Romi. Djan yang merupakan Ketum PPP hasil Muktamar Jakarta. Djan mengatakan, dirinya melaporkan ke Jokowi perihal keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan SK Kemenkum HAM yang mengesahkan PPP versi Muktamar Surabaya yang dipimpin Rohamurmuziy. Selain itu, Djan juga melaporkan ke Jokowi bahwa Menkum HAM telah mengeluarkan SK yang membatalkan pengesahan PPP Muktamar Surabaya. Dia juga menyebut bahwa SK untuk Muktamar Jakarta akan segera diterbitkan.
“Dan Insya Allah sebelum tanggal 15 (Januari), tapi kalau beliau tidak sibuk, kalau tidak ada aral melintang, Menkum HAM berjanji tanggal 15 akan mengeluarkan SK pengesahan Muktamar Jakarta,” kata Djan.
Meski sudah ditemui Jokowi, dua kubu dari dua partai berkonflik masih menyampaikan hal-hal yang bertolak belakang. Akankah Golkar dan PPP mengakhiri konflik berkepanjangan setelah ini? (detiknews/imk/tor)
