KUPANG, BN – Pemerintah Kota Kupang resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang diawali dari Kecamatan Maulafa. Bersamaan dengan itu, untuk pertama kalinya digelar Pra Musrenbang Tematik Stunting sebagai langkah strategis memperkuat kualitas perencanaan berbasis isu prioritas.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Maulafa tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H. Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya disiplin waktu sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perencanaan yang baik. Ia mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang berjalan sesuai jadwal.
Menurutnya, setiap usulan program harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi keinginan. Dengan keterbatasan fiskal yang ada, pemerintah dituntut untuk selektif, fokus, dan memastikan setiap anggaran memberi dampak nyata serta berkelanjutan.
Sekda juga menyoroti angka prevalensi stunting Kota Kupang tahun 2025 yang masih berada pada angka 16,8 persen. Kondisi ini menjadi alarm serius bahwa pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. “Daya saing daerah di masa depan ditentukan oleh kualitas manusianya,” tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan peran wilayah paling bawah, Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan. Kebijakan ini diharapkan menjadi motor penggerak pelayanan dan pembangunan langsung di tingkat masyarakat.
Formula Baru dan Arah Pembangunan Berkelanjutan
Materi teknis perencanaan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, S.STP, MM. Ia menjelaskan bahwa alokasi Rp500 juta per kelurahan merupakan langkah pemerataan pembangunan yang lebih terukur.
Ke depan, perhitungan alokasi anggaran akan mempertimbangkan tiga indikator utama, yakni luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Pendekatan ini dinilai lebih proporsional dan berbasis data.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan daya dukung ekologis agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Untuk memperkuat intervensi penanganan stunting, pada tahun 2027 direncanakan alokasi anggaran khusus sebesar Rp10 juta per kelurahan. Dana ini akan difokuskan pada kegiatan intervensi spesifik dan sensitif yang langsung menyasar keluarga berisiko.
Pra Musrenbang Tematik Stunting, Pertama Kali Digelar
Pelaksana Tugas Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Imelda Fonyke Nange, ST, MT, menjelaskan bahwa Pra Musrenbang Tematik Stunting tahun ini menjadi yang pertama dilaksanakan secara khusus di Kota Kupang. Kebijakan ini mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan Aksi Konvergensi dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan pada akhir 2024.
Tahapan ini berbasis pada hasil Identifikasi Kendala yang menjadi dasar penyusunan usulan kegiatan dalam sistem web Bina Bangda Aksi Konvergensi. Proses tersebut sekaligus menjadi indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta cermat dan serius dalam menetapkan prioritas. Output yang ditargetkan adalah daftar kegiatan prioritas serta Berita Acara Pra Musrenbang Tematik Stunting tingkat kecamatan.
Pelaksanaan Musrenbang dan Pra Musrenbang Tematik Stunting di Kecamatan Maulafa menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk membangun dari bawah, dengan perencanaan yang disiplin, terarah, dan berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan langkah ini, arah pembangunan Kota Kupang diharapkan semakin fokus, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. (*/BN)
