KUPANG, berandanusantara.com – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa PGRI Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (29/4/2016) melakukan aksi damai di gedung DPRD NTT. Dalam aksinya, mahasiwa mendesak agar pemerintah bisa segera bersikap untuk menyelamatkan mahasiswa yang telah menjadi korban kepentihan dua pihak di kampus tersebut.
Persatuan Mahasiswa PGRI yang melakukan aksi damai kali ini merupakan kelompok yang netral, karena tidak menunjukan tendensi membela atau memihak pada salah satu dari dua pihak yang selama ini berpolemik. “Kami datang tidak mewakili siapa-siapa, apalagi dua pihak di intern PGRI yang sedang berpolemik. Kami hanya ingin diselamatkan dari intimidasi kepentingan di dalam tubuh PGRI Kupang,” ujar salah satu mahasiswa di hadapan para Legislator DPRD NTT yang menerima mereka, di ruang Kelimutu gedung DPRD NTT.
Ratusan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa PGRI Kupang diterima dan berdialog dengan pimpinan dan beberapa anggota Komisi V DPRD NTT, yang difasilitasi oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara. Proses penyampaian aspirasi dari para juru bicara persatuan mahasiswa PGRI Kupang disuarakan dengan santun dan aman. Dalam aspirasinya, mereka juga meminta pemerintah segera mengambil alih PGRI NTT sehingga bisa dikelolah secara bijak, demi masa depan anak bangsa.
Salah seorang juru bicara menjelaskan, mahasiswa PGRI Kupang saat ini menjadi korban dari dua kubu yang berpolemik, baik Yayasan maupun Rektorat. Kedua pihak ini, jelas dia, tidak pernah memikirkan kualitas anak bangsa, tetapi yang dipikirkan justru keuntungan apa yang didapat dari polemik yang berkepanjangan. “Dugaan kami, ini merupakan proses pembiaran terhadap nasib anak bangsa. Posisi kami sangat terancam sebagai mahasiswa,” ungkapnya.
Dengan dasar itu, dirinya meminta agar pemerintah provinsi NTT harus mengambil sikap yang tegas , karena yang terjadi saat ini justru sistem perkuliahan sudah sangat tidak kondusif akibat polemik berkepanjangan di dalam intern kampus PGRI Kupang. Menurutnya, apabila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan semakin menciptakan pengangguran yang banyak dan konflik berkepanjangan di NTT.
Perwakilan mahasiswa lainnya mengatakan selama ini telah terjadi diskriminasi dan intimidasi yang sangat mengganggu proses perkuliahan di kampus PGRI. Menurut dia, para pemimpin di PGRI lebih mementingkan uang dan kekuasaan, sementara mengabaikan mahasiswa yang seharusnya diangkat derajatnya lewat pendidikan yang baik di PGRI Kupang. Sehingga, mereka berharap agar segera ada solusi yang terbaik sehingga mereka bisa diselamatkan.
“Kami datang dengan satu tekad dengan dasar idealisme terhadap masa depan kami yang tertindas. Harapan kami, selamatkan kami dan pemerintah segera ambil alih PGRI Kupang. Sekali lagi, selamatkan kami,” pungkas dia.
Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo menjelaskan, persoalan di tubuh PGRI Kupang harus dengan upaya yang sungguh-sungguh, karena terlalu berkepanjangan dan berlarut-larut. Menurut dia, pada bulan Oktober 2015 dalam rapat dengan Forkopinda khusus membahas tentang polemik di PGRI Kupang. Dalam rapat tersebut, ada salah satu opsi dimana menyerahkan pengelolahan perkuliahan mahasiswa PGRI ke Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.
“Saat itu pihak Undana telah siap, namun kembali lagi meminta sikap yang tegas dari Dirjen Dikti. Namun, karena belum ada sikap atau keputusan yang tegas, maka ini pun belum bisa berjalan,” jelas Winston sembari menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini kementrian terkait, agar segera mengambil sikap yang tegas terkait polemik yang terjadi di PGRI Kupang. (*Tim)
