Program Paket Harmoni Bukan untuk “Jual Obat”, Karena Dibuktikan dengan Kontrak Politik

  • Whatsapp
Ist
Ist
Ist

SOE, berandanusantara.com – Pasangan Cagub dan Cawagub NTT nomor urut 3, Benny K Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni) memastikan program yang dibuat bukanlah untuk “jualan obat” atau asal laku, tetapi semuanya itu pasti dijalankan jika dipercaya memimpin NTT lima tahun kedepan.

Oleh karenanya, dalam setiap kesempatan usai memaparkan program di tengah masyarakat, langsung dibuat kontrak politik sebagai bentuk komitmen pasangan Harmoni dengan masyarakat, bahwa program itu benar-benar akan direalisasikan.

Read More

banner 728x250

Penegasan ini disampaikan Sekertaris Demokrat NTT, Ferdy Leu, Selasa (6/3/2018), saat melakukan kampanye dialogis paket Harmoni bersama masyarakat Kelurahan karang siri, kecamatan kota soe, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

“Kami akan sepakat melalui tanda tangan kontrak politik. Apabila program ini tidak dijalankan, Bapak Mama bisa datang bertemu pak Benny berdua dengan membawa bukti tanda tangan,” tegas Ferdy Leu.

Menurutnya, apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini telah tertuang dalan lima program unggulan paket Harmoni. Program yang dibuat, katanya, telah melalui proses kajian yang dalam, sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, dalam dialog terbatas itu, sejumlah masyarakat memberikan masukan kepada paket Harmoni terkait berbagai persoalan yang dihadapi di daerahnya.

Niko Banu, masyarakat setempat misalnya, meminta paket Harmoni jika terpilih untuk agar dapat mengembangkan pariwisata di TTS. Menurutnya, TTS punya obyek wisata yang cukup potensial seperti wisata bahari di daerah Kolbano.

“Perhatikan jalan menuju tempat pariwisata, agar para pengunjung tidak kesulitan,” ungkapnya.

Sementara itu, Edy Baka, juga memberikan masukan kepada paket Harmoni, apabila terpilih bisa memperhatikan penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), yang menurutnya banyak yang tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis).

“Paket harmoni Tolong perhatikan itu. Karena pengelolaannya sangat tidak sesuai dengan aturan,” ungkap dia. (AM/tim)

Related posts