KUPANG, BN – Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo-Serena Francis telah memasuki 100 hari kerja sejak resmi efektif bertugas per 3 Maret 2025. Meski masih dini, arah kerja duet pemimpin muda ini mulai memperlihatkan hasil, terutama dalam membangun fondasi tata kelola kota yang lebih bersih, tertib, dan berpihak pada kesejahteraan warga.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Christian–Serena langsung tancap gas. Prioritas utamanya adalah masalah sampah, reformasi birokrasi, serta penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM dan investasi.
Hingga Mei 2025, sejumlah capaian telah menandai langkah awal mereka. Meski masih banyak pekerjaan rumah, gebrakan awal ini memberi sinyal kuat bahwa perubahan sedang digerakkan.
Pemerintah kota mempercepat pembangunan jalan, trotoar, dan fasilitas umum demi memperlancar mobilitas warga. Di bidang ekonomi, Pemkot menggencarkan pengurusan izin usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), mendukung tumbuhnya UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dalam pelayanan publik, pemerintah fokus memperbaiki fasilitas kesehatan dan pendidikan. Ini termasuk perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan kapasitas layanan kesehatan dasar.
Salah satu program unggulan yang mencolok adalah Kupang BERSINAR—gerakan kolektif menanggulangi krisis sampah kota. Sampah telah lama menjadi persoalan akut di Kota Kupang, memicu banjir, pencemaran, dan ancaman kesehatan.
Kupang BERSINAR hadir sebagai inisiatif sistemik: dari edukasi masyarakat, penyediaan fasilitas, hingga penegakan aturan kebersihan. Program ini mendapat sambutan luas karena melibatkan warga, komunitas kampus, dan organisasi lingkungan secara aktif.
“Saya hanya membangun sistem dan memotivasi. Masyarakatlah yang menjalankan dan membentuk budaya bersih,” ujar dr. Christian Widodo usai menghadiri sebuah acara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, Rabu (28/5/2025).
Ia menegaskan, targetnya adalah menghadirkan sistem persampahan yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek sesaat. “Saya ingin meninggalkan legacy sistem persampahan yang bisa terus dipakai siapapun pemimpinnya nanti,” tegasnya.
Gebrakan lain yang menonjol di 100 hari pertama adalah penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada 1.747 tenaga honorer. Ini menjadi langkah konkret menjawab kerinduan para tenaga honorer akan kepastian status dan kesejahteraan kerja.
“Ini bukan sekadar administrasi. Kami ingin tenaga honorer yang telah lama mengabdi mendapat hak dan perlakuan yang layak,” ujar dr. Christian.
Dengan peningkatan status kepegawaian, diharapkan kinerja para PPPK juga meningkat. “Kalau kesejahteraan naik, maka kinerja juga harus naik,” imbuhnya. (*/BN/MD)
