Kupang, berandanusantara.com– Berbeda dengan Anggota DPRD Provinsi NTT terpilih lainnya yang baru dilantik tanggal 3 September 2014 lalu, yang sebagian besarnya memiliki kendaraan baik sepeda motor maupun mobil, Dolvianus Kolo, Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP justru harus naik angkutan kota (angkot) ketika hendak pergi dan pulang kantor, karena sama sekali tidak memiliki kendaraan pribadi.
“Saya memang Tidak punya mobil. saya baru terpilih, sebelum terpilih memang tidak punya mobil. Motor tidak ada, kalaupun ada tidak bisa bawa motor,” ujarnya kepada wartawan di kupang, Senin, 08/14.
Ia berkisah, Naik angkutan umum adalah hal yang biasa dan lumrah baginya. Demikian juga pada saat masa kampanye, dirinya hanya menggunakan jasa ojek untuk mengantarnya turun bersosialisasi di masyarakat. ” bukan pecitraan, kalau pencitraan itu kalau ada mobil baru naik angkot, itu baru namanya pencitraan,” jelas Ketua GMNI Kupang periode 2005-2007 ini.
Ia bahkan sama sekali tidak merasa minder dengan sesama anggota DPRD lainnya yang memakai fasilitas mobil ke kantor. Ia mangaku, saat ini dirinya belum berniat dan berencana membeli kendaraan dalam waktu dekat. Hal ini, kata dia, selain tidak tahu mengendarai kendaraan, juga karena jarak tempuh dari rumahnya ke kantor cukup dekat, yakni di jalan Cak Doko, Oebobo.
Selain itu, mantan Komisioner KPUD TTU ini mengaku belum tahu berapa besaran gaji yang akan ia terima sebagai anggota DPRD Provinsi NTT. “Saya juga belum tahu gaji berapa jadi tidak tahu kapan mau beli kendaraan. Sebentar pulang rumah juga saya akan naik angkot lagi” ujarnya.
Ketika ditanya soal obsesinya selama menjabat sebagai wakil rakyat, Dolvi berjanji akan memaksimalkan perannya sebagai legislatif. “Saya mau berbuat baik untuk masyrakat NTT termasuk masyrakat yang saya wakili yakni daerah pemilihan Belu TTU,” jelasnya.
Salah satu yang akan ia perjuangkan adalah air bersih. Dijelaskan kampung kelahirannya kesulitan sarana air bersih. Sehingga, lanjutnya, ia akan berjuang ke pemerintah untuk menggali potensi air bersih di sana.
“Bulan bulan begini masyarakat di Haumeni kecamatan Bikomi, minum air keruh bahkan berlumpur. Airnya memang tidak layak minum. disitu memang ada sumber air yang besar, tapi aksesnya memang sulit. Saya berjuang agar pemerintah bisa melakukan pembangunan agar bisa melayani masyarakat,” harapnya. (Andyos/savanaparadise.com)