KUPANG, BN – Polemik hukum terkait kasus Erasmus Frans Mandato kembali memantik sorotan publik. Setelah putusan praperadilan pada Senin, 29 September 2025, yang menolak permohonan Erasmus Frans Mandato, kini giliran mahasiswa melalui BEM Nusantara menyoroti kinerja aparat kepolisian.
Ketua BEM Nusantara, Andy Sanjaya, menegaskan bahwa kepolisian harus segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Menurutnya, keterlambatan pelimpahan ini justru mempertegas keraguan publik atas transparansi penanganan kasus yang sejak awal dinilai sarat kejanggalan.
“Sudah empat hari sejak putusan praperadilan. Seharusnya pihak kepolisian sudah melimpahkan berkas ke Kejaksaan agar segera disidangkan,” ujar Andy, Jumat (3/10/2025).
BEM Nusantara menilai, lambannya proses pelimpahan berkas perkara hanya akan memperpanjang ketidakpastian hukum. Publik, khususnya masyarakat Rote Ndao, telah berkali-kali menyoroti bagaimana kasus ini berjalan dengan pola yang dianggap tidak adil dan diskriminatif.
Lebih lanjut, Andy mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi di depan Polda NTT. Aksi itu dimaksudkan sebagai tekanan moral agar kepolisian memberikan penjelasan terbuka terkait alasan lambannya proses pelimpahan berkas.
“BEM Nusantara tidak akan tinggal diam. Kami akan turun ke jalan untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja sesuai prosedur, bukan mengikuti kepentingan tertentu,” tambahnya.
Rencana aksi BEM Nusantara ini menambah deretan gelombang protes yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat di Rote Ndao, termasuk aksi penyegelan simbolis Pengadilan Negeri Rote Ndao. Kini mahasiswa mengarahkan kritik tajam kepada institusi kepolisian.
Dorongan dari mahasiswa menandakan bahwa persoalan ini bukan hanya urusan keluarga Mus Frans atau masyarakat Rote Ndao semata, melainkan sudah menjadi isu keadilan yang lebih luas. (*/BN)
