KUPANG, BN — Kenaikan produksi minyak nasional (lifting) yang menembus 608 ribu barel per hari atau melampaui target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari, mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menilai capaian ini menjadi sinyal awal keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Pakar energi Universitas Nusa Cendana, Prof. Fredrik L. Benu, mengatakan tren peningkatan lifting ini menandai langkah nyata pemerintah dalam menekan ketergantungan impor minyak yang masih tinggi.
“Kita naik dari sekitar 600 ribu jadi hampir 700 ribu barel. Itu antara lain karena optimalisasi sumur-sumur yang sudah ada dan pembukaan sumur-sumur baru,” ujar Prof. Fredrik dalam Diskusi Kebijakan Publik Energi bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Kupang, Senin (3/11/2024).
Menurutnya, peningkatan lifting tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknis, tetapi juga komitmen kebijakan yang kuat di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Optimalisasi sumur rakyat dan eksplorasi ladang minyak baru disebut menjadi kunci peningkatan produksi nasional.
“Kalau pemerintah konsisten mendata sumur rakyat dan mempercepat eksplorasi, saya yakin lifting bisa tembus satu juta barel per hari. Potensi ladang minyak kita masih sangat besar,” tegasnya.
Senada, pakar ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Dr. Frits Fanggidae, menilai kenaikan lifting memberi sinyal positif terhadap prospek ekonomi nasional. Namun, menurutnya, peningkatan produksi harus dibarengi dengan penguatan kapasitas industri energi dalam negeri agar manfaat ekonomi bisa dirasakan secara luas.
“Lifting itu menggambarkan keseimbangan permintaan dan penawaran energi. Kalau kapasitas produksinya naik, dampaknya ke ekonomi juga akan nyata,” ujar Frits.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara energi fosil dan energi baru terbarukan (EBT). “Kalau lifting naik tapi industri dalam negeri masih bergantung pada impor, ya efeknya terbatas. Jadi lifting tinggi harus diikuti transisi energi yang kuat,” tambahnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Prof. Dr. David B. W. Pandie menilai strategi energi pemerintah saat ini berada di jalur yang tepat. Ia menyebut swasembada energi sebagai kebutuhan strategis demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.
“Energi adalah fondasi kehidupan. Krisis energi bukan hanya mengguncang ekonomi, tapi juga bisa memicu ketidakstabilan pemerintahan,” ujarnya.
Prof. David memuji pendekatan berimbang pemerintah dalam meningkatkan produksi sambil tetap menggerakkan agenda transisi energi. “Dua-duanya harus jalan bersamaan. Kita tak bisa sepenuhnya bergantung pada fosil, tapi juga tak bisa terburu-buru meninggalkannya,” katanya.
Ketiga akademisi itu sepakat bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi masa krusial dalam meletakkan dasar kemandirian energi nasional. Melalui optimalisasi sumur tua, penataan sumur rakyat, serta percepatan pengembangan energi terbarukan, arah kebijakan dinilai mulai tampak konkret.
“Roadmap-nya sudah bagus. Kalau konsisten, tahun depan hasilnya akan lebih terasa,” tutup Prof. Fredrik optimistis.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah dinilai berada di jalur positif menuju pengurangan defisit energi dan terwujudnya kemandirian energi nasional. Peningkatan lifting menjadi tanda awal bahwa visi besar di sektor energi mulai bergerak dari rencana ke realisasi. (*/BN)
