KUPANG, BN – Peran Bank NTT kian strategis dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur. Bersama Pemerintah Provinsi NTT, bank daerah ini menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp50 miliar guna membebaskan calon pekerja dari jerat tengkulak dan calo.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa skema KUR yang digerakkan Bank NTT memungkinkan pembiayaan pelatihan dan persiapan kerja ditanggung di awal. Pembayaran baru dilakukan setelah PMI mulai bekerja dan memperoleh penghasilan, sehingga beban awal pekerja dapat ditekan secara signifikan.
Menurutnya, keterlibatan Bank NTT menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembiayaan yang lebih transparan, aman, dan berpihak pada pekerja. Dengan skema ini, pemerintah ingin memastikan proses keberangkatan PMI tidak lagi dikuasai pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Tak berhenti di pembiayaan, Gubernur juga mendorong agar proses keberangkatan PMI dapat dilakukan langsung dari NTT. Langkah ini diyakini akan memperkuat pengawasan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah.
Lebih jauh, sinergi Pemprov dan Bank NTT diarahkan untuk mendorong transformasi pekerja menjadi pelaku usaha. Melalui akses KUR yang lebih luas, PMI didorong “naik kelas” setelah kembali ke daerah, bahkan berpotensi menjadi pengusaha baru yang memperkuat ekonomi lokal.
Namun, Gubernur mengakui tantangan ketenagakerjaan di NTT masih besar, mulai dari rendahnya kompetensi tenaga kerja hingga dominasi sektor primer yang belum optimal. Karena itu, dukungan pembiayaan dari Bank NTT dipadukan dengan peningkatan kualitas SDM menjadi strategi utama.
Ia juga menyoroti masih adanya PMI yang berangkat tanpa keterampilan dan dokumen lengkap, yang berisiko terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu, peran Bank NTT tidak hanya sebatas pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem perlindungan tenaga kerja.
Program ini diperkenalkan dalam forum dialog yang menjadi bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di NTT, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah berharap kolaborasi ini mampu menghadirkan sistem ketenagakerjaan yang lebih kuat, inklusif, dan berkeadilan bagi PMI asal NTT. (*/BN)
