KUPANG, berandanusantara.com – Pandemik covid-19 alias corona virus disease akhir-akhir ini semakin meresahkan seantero dunia, termasuk Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pun ikut merasakan dampaknya. Gerakan masif pun diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menekan laju penyebaran virus yang sangat mematikan itu.
Hingga kini, data dari gugus tugas covid-19 yang bermarkas di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, di Jalan Palapa Kupang tercatat Provinsi NTT masih negatif. Meski demikian jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) terus meningkat seiring dengan masuknya orang dari luar NTT, baik lewat jalur penerbangan udara maupun pelabuhan laut.
“Setiap hari data ODP selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT yang juga juru bicara gugus tugas covid-19 Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si di Kupang, Rabu (1/4/2020) petang.
Dijelaskan, hingga Rabu (1/4/2020), pukul 21.00 Wita, jumlah ODP tercatat telah mencapai 609 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) dua orang. Sementara yang positif belum ada.
Dari jumlah tersebut, sebaran ODP tertinggi ada di Kota Kupang yakni mencapai 130 orang, selesai masa pemantauan 13 orang, yang menjalani rawat inap di rumah sakit 2 orang, serta yang menjalani karantina mandiri 115 orang.
Jumlah terbanyak kedua yakni kabupaten Sikka dengan jumlah ODP 85 orang. Yang selesai masa pemantauan 20 orang dan sedang menjalani karantina mandiri sebanyak 65 orang. Dari jumlah yang ada, tercatat satu orang diantaranya telah dinyatakan sembuh.
Di urutan ketiga yakni kabupaten Sumba Timur dengan jumlah ODP sebanyak 53 orang. Yang telah selesai pemantauan 11 orang, menjalani karantina mandiri 42 orang. Jumlah ODP saat ini tercatat 42 orang.
Jumlah ODP di kabupaten Sumba Timur justru lebih banyak dibandingkan di Manggarai Barat yang jumlahnya 52 orang. Padahal, Manggarai Barat merupakan daerah pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing maupun domestik.
Di Indonesia secara keseluruhan, oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menjelaskan sampai dengan saat ini tercatat 1.677 kasus positif Covid-19 tercatat di Indonesia. Sebanyak 103 pasien dinyatakan sembuh dan 157 pasien dinyatakan meninggal.
Meski belum dinyatakan sebagai daerah merah kasus covid-19, namun Pemprov NTT dengan segala macam cara dan daya upaya terus melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di NTT. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) bahkan dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk serius menghadapi wabah covid-19 ini.
Seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) ikut dilibatkan. Lembaga keagamaan, swasta, masyarakat, tokoh adat, aparat TNI dan Polri, semua diajak bergandengan tangan untuk melawan virus yang telah menelan nyawa ratusan ribu penduduk di sejumlah negara di dunia itu.
Semua pintu masuk ke NTT baik bandara dan pelabuhan terus diperketat. Untuk itu, Pemprov NTT terus melakukan koordinasi dengan pihak Angkasa Pura dan otoritas pelabuhan khususnya KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhuan untuk melakukan pengecekan terhadap setiap orang yang datang dari luar NTT.
Langkah preventif juga terus dilakukan sampai dengan saat ini. Penyemprotan disinfektan bahkan dilakukan setiap hari oleh aparat TNI dan Polri. Bilik disinfektan dan peralatan cuci tangan dipasang di setiap area publik seperti hotel dan perkantoran, pelabuhan, bandara dan semua tempat yang dikunjungi banyak orang.
Tidak hanya itu, Gubernur VBL juga telah memperpanjang masa libur anak-anak sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK. ASN pun masih tetap diberlakukan bekerja dari rumah alias Work from Home (WfH) hingga tanggal 21 April 2002 mendatang, mengingat jumlah ODP yang terus meningkat setiap hari.
Khusus untuk lockdown bandara dan pelabuhan, justru tidak dilakukan Pemprov NTT. Gubernur VBL dalam sebuah kesempatan secara tegas mengatakan, tidak akan menutup bandara dan pelabuhan, karena Pemprov NTT tidak punya kewenangan untuk itu.
“Bandara tidak boleh ditutup, karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sama halnya dengan pelabuhan laut,” tegas Gubernur VBL saat memberi keterangan pers kepada media.
Selain karena kewenangan pemerintah pusat, salah satu alasan mendasar ialah penerbangan menjadi sarana yang penting manakala dibutuhkan distribusi alat pelindung diri (APD), obat-obatan, serta keperluan lain yang berhubungan dengan penanganan covid-19 di provinsi NTT.
Informasi Publik
Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT menilai langkah dan kebijakan Pemprov NTT terkait penanganan covid-19 sangat tepat, terutama berkaitan dengan kepentingan informasi publik. Hal ini sesuai amanat yang dipersyaratkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hal ini diungkapkan Ketua KIP NTT, Pius Rengka SH, MSc, belum lama ini. Menurutnya, update informasi terkait perkembangan covid-19 di Provinsi NTT menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk selalu mawas diri.
“Terkait corona, ini terkategori informasi serta merta yang harus segera diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengalami ketenangan,” jelas Pius Rengka.
Selanjutnya, Pius memberi apresiasi kepada seluruh institusi pemerintah yang secara bersama-sama memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan tersebut dan secara bahu-membahu memberikan dukungan.
“Sehingga data yang masuk sampai dengan saat ini belum ada angka signifikan terkait orang yang terpapar karena corona,” tandas master resolusi konflik jebolan Universitas Gajah Mada (UGM).
Untuk diketahui, update data covid-19 terus dirilis. Juru bicara gugus tugas covid-19, Marius Jelamu bersama tim terus memberikan informasi terkini seputar perkembangan covid-19 di NTT, bekerjasama dengan seluruh media mitra provinsi NTT.
Kebijakan Anggaran
Selain berbagai gerakan masif yang telah dilakukan Pemprov NTT pun tidak main-main soal anggaran. Gubernur VBL bahkan telah mengajukan permohonan dana sebesar Rp104 Miliar untuk penanganan covid-19.
Permohonan itu disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mata DPRD, anggaran sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah menangani darurat kemanusiaan covid-19.
“Mayoritas anggota banggar dalam diskusi berharap semoga menjadi rujukan pimpinan untuk diskresi khusus soal penganggaran Covid-19,” ujar anggota DPRD NTT, Boni Jebarus.
Anggaran Rp104 miliar itu akan digunakan mendahului pembahasan perubahan. Sebelumnya, Gubernur VBL mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Namun karena dianggap belum cukup, maka diusulkan lagi dengan besaran Rp 104 Miliar.
Dengan anggaran tersebut, NTT bahkan menjadi salah satu provinsi yang mengalokasikan anggaran sangat besar, khusus untuk penanganan kasus covid-19. Kebijakan anggaran ini pun mendapat apresiasi dari DPRD.
“Walau NTT belum termasuk daerah pandemik Covid-19, namun langkah cepat Gubernur VBL patut diapresiasi. Meski demikian, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran ini harus dikawal ketat agar transparan dan tepat sasaran,” tambahnya. (Advertorial/Kerjasama Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT dengan Berandanusantara.com)
