KUPANG, berandanusantara.com – Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjamin para penyandang disabilitas memberikan hak suara atau hak politik dalam setiap proses pemilihan umum.
Hal ini disampaikan ketua KPUD NTT, Tanti Adoe, dalam kegiatan pelatihan panduan media untuk pemberitaan pemilun akses, Sabtu (6/5/2017) di T-More Hotel, Kupang. Dia menjelaskan, untuk hal dimaksud, seperti yang telah dilakukan adalah melibatkan para penyandang disabilitas, simulasi pemungutan suara, melibatkan dalam komunitas peduli pemilu.
Dia menjelaskan, berbagai kelengkapan pemilu seperti Tempat Pemungutan Suara (TPS), surat suara dan lainnya tetap akan diperhatikan untuk para penyandang disabilitas. Misalnya TPS, jelas dia, dibuat di tempat yang tidak berbatu, bergelombang, serta berumput tinggi. Selain itu, lanjut dia, ukuran pintu masuk dan keluar TPS dibuat dengan lebar 90 cm atau lebih, ketinggian bilik suara 75-100 cm, serta ruangan TPS 10X8 meter, supaya mempermudah ruang gerak para penyandang disabilitas.
“Intinya KPUD NTT akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin semkua penyandang disabilitas di NTT dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilu,” ujar dia.
Sementara Pemimpin Redaksi Majalah Diva, Jona Damanik menjelaskan, ketika seorang wartawan memberitakan soal pemilu akses, atau tentang penyandang disabilitas, berarti secara langsung telah melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena penyandang disabilitas juga manusia. Dia juga menegaskan, bahwa setiap warga negara itu manusia dan para penyandang disabilitas adalah manusia. Oleh karena itu, hal ini juga perlu diperhatikan oleh semua pihak, termasuk media.
“Sikap dalam melihat penyandang disabilitas berawal dari persepsi. Penyandang disabilitas juga sama-sama manusia. Dan bicara soal pemilu akses, berarti kita bicara soal hak warga negara, sehingga perlu diperhatikan,” tegas Damanik. (AM)
