OPM Terus Lancarkan Provokasi Sampai ke NTT, Mahasiswa Jangan Terjebak!

  • Whatsapp
Salah satu foto menunjukan sekelompok pemuda memegang bendera Papua Merdeka. (Foto: istimewa)

KUPANG, berandanusantara.com – Kaum Separatis atau Organiasai Papua Merdeka (OPM) terus melakukan provokasi agar warga asli Papua mau membelot ke kelompoknya.

Tujuan provokasi semata-mata untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Read More

banner 728x250

Berbagai cara digunakan, salah satunya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kelompoknya, dan melancarkan propaganda. Karena mereka paham, kekuatan internet dapat membuat suatu berita menjadi viral.

Organisasi ini kini mulai melebarkan sayapnya di berbagai daerah salah satunya di wilayah Provinsi NTT. Tahun 2021 lalu, mereka melaksanakan Konferensi Taktik (Konfertak) Tingkat Kota Kupang, untuk memilih Ketua dan Sekretaris.

Menanggapi provokasi ini, salah satu Tokoh Muda NTT Emanuel Boli, dengan tegas, meminta mahasiswa Papua yang tengah menuntut ilmu di Provinsi NTT agar tidak mengambil bagian dalam gerakan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI.

“Sebagai aktivis yang pernah bersuara tentang masalah Papua, saya minta mahasiswa di NTT tidak mengambil bagian dalam gerakan-gerakan itu,” tegas Emanuel Boli kepada wartawan, Jumat 28 Januari 2022.

Menurut Emanuel, terhadap isu Papua yang tengah berkembang di tengah masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu menjadi kelompok penengah, dan mencari jalan keluar untuk selesaikan maslalah Papua melalui jalur konstitusional.

“Bukan mengambil bagian dalam kampanye gerakan Papua merdeka, seperti yang tertulis dalam blogspot Koran Kejora, yang berisi tulisan-tulisan propaganda,” terang Emanuel Boli.

Ia menjelaskan, sebagai semama anak bangsa, harusnya mereka membuka ruang-ruang dialog secara terbuka, untuk merumuskan rekomendasi kepada pemerintah maupun pihak terkait, demi mencari solusi atas permasalahan Papua.

Selain itu, kata dia, pemerintah wajib menggunakan pendekatan kemanusian untuk menyelesaikan masalah Papua, dengan menjamin keselamatan masyarakat sipil Papua, maupun pendatang yang tidak terlibat dalam konflik secara langsung.

“Perlu ada sinergi antara pemerintah, mahasiswa, masyarakat adat Papua, DPR, dan pihak terkait dalam mendudukkan persoalan Papua tanpa adanya pertumpahan darah,” ungkapnya.

Emanuel menerangkan, jika masalah Papua tidak diselesaikan, maka akan sangat berdampak bagi kedaulatan NKRI, karena ideologi Pancasila terus dipertanyakan. Selain itu, kelompok asal Papua diminta untuk menentukan nasib sendiri.

Aktivis dan pegiat anti korupsi ini berharap agar mahasiswa asal Papua di berbagai daerah yang ada di Indonesia, harus mampu menjadi bagian penting untuk menyelesaikan konfik Papua.

“Karena seperti masalah Hak Asasi Manusia (HAM), diskriminasi, ekonomi, politik, sosial budaya di Papua masih terkotak-kotak. Ada mahasiswa yang pro NKRI dan ada yang kontra,” pungkasnya. (*BN/KN)

Related posts