JAKARTA, berandanusantara.com – Perombakan (Resuffel) Kabinet kerja Jilid II telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam perombakan kali ini terdapar sembilan wajah baru yang akan membantu presiden ke depan.
Menanggapi kehadiran sembilan wajah baru tersebut, Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, perombakan kabinet tidak boleh atas dasar pertimbangan transaksi politik semata sebab dapat mencederai sistem demokrasi.
“Resuffle tidak boleh karena pertimbangan transaksi politik semata. Tidak boleh hal itu yang dominan. Sebab apa yang dikerjakan Menteri tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak,” ujar Ramses kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Direktur Analisis Politik (API) ini menjelaskan, penempatan pos setiap menteri juga harus sesuai dengan rekam jejak dan kompetensi yang dimiliki sehingga tidak kecolongan dalam mengambil keputusan penting yang terkait dengan kepentingan negara.
“Penempatan pos Menteri harus sesuai kompetensi dan rekam jejak,” jelasnya.
Dosen Komunikasi Universitas Mercu Buana ini menambahkan, perombakan juga harus membuat kabinet menjadi solid dan nihil kegaduhan sehingga perjalanan kinerja setiap menteri tidak terbengkelai dengan kepentingan politis.
“Resuffle juga harus bisa membuat kabinet jadi solid. Tidak boleh antara Menteri berpolemik atau konflik di hadapan publik. Itu preseden buruk. Seolah kabinet tidak kompak. Kalau ada perbedaan pandangan, dibahas ke dalam kabinet. Ke luar harus solid,” tegasnya.
Dengan demikian, Ramses berharap nama-nama yang terpilih tersebut akan membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik demi kesejahteraan nusa dan bangsa tanpa mencederai sistem demokrasi.
“Pokoknya publik percaya menteri baru akan lebih menunjukkan Pemerintahan saat ini dan sudah benar benar dibawa kendali Presiden Jokowi,” pungkasnya. (AM/ViM)
